J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Dokumen kerja sama ditandatangani Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, serta Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin.
Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun tersebut difokuskan pada penguatan kompetensi calon pekerja migran sekaligus peningkatan sistem pelindungan bagi PMI sejak tahap persiapan, masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Mukhtarudin mengatakan, kerja sama itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja migran yang memiliki keterampilan dan daya saing.
Menurut dia, pemerintah saat ini mendorong peningkatan kualitas pekerja migran melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” kata Mukhtarudin.
Ia menilai Kepulauan Riau memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, sehingga berpotensi menjadi daerah pengembangan program pekerja migran yang profesional dan berdaya saing global.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan posisi geografis Kepri yang berada di jalur perdagangan internasional memberikan peluang ekonomi yang besar, namun juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk tindak kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
Menurut Ansar, karena itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan pelindungan kepada pekerja migran.
Ia juga menilai keterlibatan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic akan memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan pasar kerja global.
Ansar mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama ini terus mendorong pengembangan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan investasi yang berkembang di daerah tersebut.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah dan Kementerian P2MI akan memfokuskan program pada dua bidang utama, yakni peningkatan kompetensi calon PMI melalui pelatihan, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sistem pelindungan melalui peningkatan pengawasan, layanan pengaduan, fasilitasi kesehatan, hingga penanganan dan pemulangan PMI.
Selain itu, kerja sama dengan kedua perguruan tinggi vokasi di Batam juga mencakup pembentukan Migrant Center, sertifikasi kompetensi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri.
Penandatanganan kesepakatan tersebut turut disaksikan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan instansi terkait di Kepulauan Riau.
Editor: Agung
