J5NEWSROOM.COM, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga, Jumat (25/9/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap perkembangan penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Lingga. Selain mengevaluasi proses pemadaman, rapat juga membahas kondisi terkini di lapangan serta keberlanjutan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang tengah diberlakukan.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Lingga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas perkembangan penanganan api di sejumlah lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Lingga. Pembahasan mencakup kondisi terkini kawasan terdampak, perkembangan pemadaman dan pendinginan, hasil pemantauan titik panas, kondisi cuaca, hingga kesiapan personel serta sarana-prasarana yang digunakan.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan langkah penanganan di lapangan tetap sesuai kondisi terkini. Mengingat karakteristik Karhutla dapat berbeda di setiap lokasi, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan meski kondisi di beberapa wilayah mulai menunjukkan perkembangan positif.
Salah satu agenda utama rapat adalah membahas kelanjutan status tanggap darurat bencana Karhutla di Kabupaten Lingga. Pemkab Lingga belum mengambil keputusan terkait pencabutan maupun perpanjangan status tersebut. Keputusan baru akan diambil setelah mendapat masukan dari berbagai unsur Forkopimda serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, dengan indikator seperti perkembangan kebakaran, kondisi titik panas, cuaca, kondisi lahan bekas terbakar, kebutuhan penanganan lanjutan, hingga potensi munculnya kembali titik api.
Kepala BPBD Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal, menyampaikan pihaknya terus memantau perkembangan Karhutla di sejumlah wilayah. Ia mengatakan, hujan telah turun di beberapa wilayah dan membantu proses pemadaman serta pendinginan lahan. Namun, menurutnya, hujan tersebut belum sepenuhnya menjamin keamanan kawasan yang sebelumnya terbakar.
“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, meskipun beberapa wilayah di Kabupaten Lingga sudah turun hujan, secara visual masih terlihat asap bekas kebakaran. Namun hotspot atau titik panas api tidak terdeteksi oleh satelit BNPB pusat,” ujar Oktanius.
Kondisi itu menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemantauan terhadap kawasan bekas kebakaran tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kembali kebakaran, terutama pada lahan gambut, di mana proses pemadaman tak cukup hanya menyasar api di permukaan, melainkan juga memerlukan pendinginan agar sisa bara di dalam tanah tidak kembali menimbulkan titik api.
Pemkab Lingga terus mendorong koordinasi lintas sektor dalam penanganan Karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, BPBD, pemadam kebakaran, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi kondisi tersebut. Melalui rapat koordinasi ini, setiap unsur diharapkan dapat menyampaikan perkembangan, kendala, maupun kebutuhan yang ditemukan selama penanganan di lapangan, sebagai bahan bagi Pemkab Lingga dalam menentukan kebijakan penanganan berikutnya, termasuk soal status tanggap darurat.
Pemkab Lingga mengingatkan, meski sejumlah wilayah telah diguyur hujan dan tidak terdeteksi hotspot oleh satelit BNPB pusat, kewaspadaan tetap perlu dijaga. Pemantauan terhadap kawasan bekas kebakaran harus terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lingga beserta jajaran, Kapolsek Daik, perwakilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah unsur Forkopimda yang mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemkab Lingga berharap penanganan Karhutla dapat berjalan terkoordinasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Keputusan mengenai keberlanjutan status tanggap darurat akan ditetapkan setelah seluruh aspek dan masukan dari pihak terkait dipertimbangkan pemerintah daerah.
Editor: Agung
