J5NEWSROOM.COM, Bintan – Nelayan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepri mengeluhkan program penjatahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar oleh Petamina. Pasalnya, kuota yang disediakan itu tidak mencukupi kebutuhan nelayan dalam sebulan.
Salah seorang nelayan mengatakan, kuota yang di berikan Pertamina hanya 3 drum dalam sebulan, sementara untuk sekali berangkat minimal butuh 15 drum. Kuota yang di keluarkan Pertamina itu jauh dari cukup, sehingga membuat nelayan kesulitan untuk berlayar mencari nafkah.
“Kondisi ini tidak menguntungkan kami, sementara kami punya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang harus di bayar setiap tahunnya,” ujar salah seorang Nelayan Kijang saat ditemui di Kijang Tanjungpinang, Kamis (18/5/2023).
Menanggapi keluhan itu, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan Hasriwadi mengatakan, perihal hal ini seharunya pihak Pertamina Bijak menyikapi kuota solar bagi nelaya. Jangan hanya asal menyediakan kuoata yang terkesan hanya formalitas.
“Sebelum mengeluarkan kuota harusnya hitung dulu penggunaan solar bagi nelayan kita, jangan hanya mengeluarkan, sementara nelayan masih kesusahan saat hendak melaut,” kata peria yang akrab disapa Gentong itu.
Terkait hal ini, Gentong minta agar Petamina menghitung kembali layaknya kuota yang di berikan kepada nelayan. Agar nelayan tak lagi harus menunggu setiap bulannya baru bisa melaut.
“Kalau dengan kuota yang sekarang, sama aja Pertamina tidak mendukung pemerintah untuk meredam angka pengagguran di Bintan, maka saya minta agar Pertamina menghitung kembali kuota yang layak di kualarkan untuk para nelayan, khususnya nelayan di Bintan,” ujar Gentong mengakhiri.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengaku siap menerapkan program Solar untuk Koperasi (Solusi) nelayan di Provinsi Kepri.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, untuk saat ini Program Solusi baru diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Aceh Besar.
“Di Kepri memang belum ada, kita tunggu arahan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat menunjuk Kepri untuk Program Solusi, kami siap. Karena itu pembicaraannya pemerintah dan pemerintah dalam hal ini antar kementerian ya,” kata Satria di Kota Batam, Jumat (19/5/2023).
Ia menjelaskan, jika nantinya Program Solusi diterapkan di Kepri, maka surat rekomendasi untuk nelayan yang paling penting sehingga dapat dilayani Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) terdekat.
“Mungkin nanti, selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki bahwa akan ditambah sesuai dengan titik dimana nelayan itu banyak supaya nelayan mudah akses,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut program Solar untuk Koperasi (Solusi) nelayan merupakan upaya pemerintah untuk memberi kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan akses bahan bakar minyak (BBM) solar dengan harga murah.
Editor: Saibansah
