J5NEWSROOM.COM, Makkah – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis penyelenggaraan haji, mulai dari evaluasi layanan Armuzna, skema tanazul di Mina, persiapan haji tahun depan, penguatan istithaah kesehatan, hingga pentingnya pembenahan tata kelola keuangan haji.
Wamenhaj menyampaikan, kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia menjadi perhatian tersendiri. Menurutnya, hal ini menunjukkan kuatnya komitmen kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas layanan haji.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan itu adalah evaluasi tantangan atau obstacle yang dihadapi jemaah Indonesia selama fase Armuzna, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dalam konteks Mina, Pemerintah Arab Saudi menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan penguatan skema tanazul untuk mengurangi kepadatan.
“Tadi kami bicara tentang obstacle yang kami hadapi di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan kalau bisa ditanazulkan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu Mina,” kata Wamenhaj.
“Kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Artinya ke depan kemungkinan kita secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina,” sambungnya.
Wamenhaj menjelaskan, keterbatasan ruang di Mina menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan haji. Karena itu, menurutnya, skema tanazul perlu dikaji secara lebih serius untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran pergerakan jemaah.
Selain evaluasi teknis penyelenggaraan, Wamenhaj menyebut Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dukungan terhadap eksistensi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
“Pada prinsipnya mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tentu mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga meminta agar persiapan untuk tahun depan bisa dilakukan bersama-sama,” tutur Wamenhaj.
Ia menegaskan, persiapan penyelenggaraan haji berikutnya akan dilakukan lebih awal melalui kerja bersama antara Kementerian Haji dan Umrah RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Isu kesehatan jemaah juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Wamenhaj mengatakan, Pemerintah Indonesia akan memperketat istithaah kesehatan sejak dari dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian atau mortality rate jemaah haji pada penyelenggaraan haji mendatang.
“Isu istithaah itu menjadi isu utama bagi kita, terutama tentang mortality rate. PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian tahun depan. Maka istithaah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat terhadap jemaah, mulai dari dalam negeri,” pungkas Wamenhaj.
Editor: Saibansah Dardani
