J5NEWSROOM.COM, Karimun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026). Pendapatan daerah dalam rancangan tersebut diproyeksikan mencapai Rp 1,28 triliun.
Rapat paripurna berlangsung di Balai Rong Sri, Kantor DPRD Kabupaten Karimun. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Karimun Ady Hermawan, didampingi Wakil Ketua I Satria, serta dihadiri Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Karimun Sularno, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), tokoh masyarakat, dan insan pers.
Ady Hermawan menyatakan, rapat paripurna telah memenuhi kuorum setelah 19 anggota DPRD hadir. Ia mengatakan, penyampaian nota keuangan menjadi tahap awal dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Ady berharap, APBD 2027 dapat mendukung pembangunan Karimun melalui empat prioritas, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan keuangan daerah serta pembangunan sarana dan infrastruktur, pengembangan perekonomian, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penyampaian nota keuangan, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole yang mewakili Bupati Karimun menjelaskan, proyeksi APBD 2027 tetap mengacu pada angka yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.282.443.148.936. Angka tersebut sama dengan target pendapatan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.280.443.148.936. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah memperkirakan surplus anggaran sebesar Rp 2 miliar.
Rocky menjelaskan, surplus tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penambahan modal kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun. Kebijakan itu merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada BPR Tuah Karimun.
Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan 2027, yakni *Pengembangan Potensi Perekonomian yang Didukung SDM Unggul Berdaya Saing Menuju Karimun Maju, Berbudaya, dan Sejahtera*.
Menurut Rocky, pembahasan rancangan APBD perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional. Karena itu, ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat menyelaraskan penyusunan anggaran dengan arahan serta informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
“Besar harapan kami agar rancangan APBD ini dapat dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan sehingga berdampak tepat pada target pendapatan dan belanja daerah,” kata Rocky.
Ady Hermawan menegaskan, pembahasan APBD 2027 perlu dilakukan secara terarah agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Ia menyebutkan, nota keuangan dan pembahasan APBD harus dituntaskan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. DPRD, menurut dia, mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat mempercepat persiapan dokumen anggaran dan pembahasan program kerja.
Ady meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD memprioritaskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia juga meminta para kepala OPD terlibat langsung dalam pembahasan, terutama ketika menyangkut perencanaan belanja dan pelaksanaan program.
“Kami atas nama DPRD Kabupaten Karimun mengharapkan kepada TAPD dan seluruh OPD dalam waktu singkat ini dapat bekerja sama untuk fokus menyusun rencana kerja anggaran. Kami akan membahas secara sistematis kegiatan-kegiatan, baik pendapatan maupun, terutama, belanja. Pembahasan harus dihadiri langsung kepala OPD masing-masing dan tidak boleh diwakilkan,” ujar Ady.
Pembahasan rancangan APBD 2027 selanjutnya menjadi tahap penting untuk memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Ketepatan proyeksi pendapatan, efektivitas belanja, dan penentuan prioritas pembangunan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karimun.
Editor: Alia Safira
