J5NEWSROOM.COM – Ada sesuatu yang menyedihkan ketika asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyelimuti langit, tetapi juga menimbulkan keresahan di negeri tetangga. Udara yang semestinya menjadi milik bersama untuk dihirup dengan bebas justru membawa gangguan kesehatan, mengusik aktivitas masyarakat, dan menambah beban hubungan antarnegara.

Persoalan kabut asap lintas batas kembali menjadi perhatian setelah anggota parlemen Malaysia dari Sabak Bernam, Kalam Salan, menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 21 Oktober 2026. Menariknya, Kalam menyampaikan sebagian pesannya menggunakan bahasa Jawa untuk mendesak pemerintah Indonesia segera menangani karhutla yang asapnya melintasi perbatasan.

Pesan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai sindiran politik. Di balik pilihan kata dan bahasa yang digunakan, ada persoalan nyata yang perlu dijawab, bagaimana masyarakat bertetangga  ini bisa hidup sehat ketika udara yang mereka hirup tercemar oleh asap karhutla?

Kalam menyebut kabut asap berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi Malaysia. Ia juga mendorong langkah diplomatik dan kerja sama regional untuk mengatasi persoalan yang berulang tersebut.

Bagi Indonesia, suara itu semestinya menjadi pengingat bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lokal di daerah yang terbakar. Ketika asap bergerak melintasi batas wilayah dan negara, dampaknya meluas menjadi persoalan kemanusiaan, lingkungan, ekonomi, dan diplomasi.

Dalam persoalan ini, J5NEWSROOM.COM kembali menyampaikan permohonan maaf kepada warga negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Permohonan maaf ini bukan atas nama pemerintah Indonesia, bukan pula mewakili lembaga atau pihak mana pun. Ini adalah ungkapan pribadi, sebagai warga yang hidup bertetangga dengan masyarakat kedua negara.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura bukan sekadar negara yang berdekatan di peta. Masyarakatnya telah lama terhubung melalui hubungan keluarga, persahabatan, perdagangan, pekerjaan, pendidikan, pariwisata, dan beragam interaksi yang saling menguntungkan.

Di kawasan Kepulauan Riau (Kepri), kedekatan itu terasa nyata. Laut yang memisahkan sekaligus menghubungkan kita menjadi saksi bahwa kehidupan masyarakat di kawasan ini telah lama bertaut. Banyak warga Indonesia yang bekerja, berusaha, belajar, dan membangun hubungan sosial lintas batas.

Karena itulah, kami memahami keresahan masyarakat Malaysia dan Singapura ketika kabut asap mengganggu kehidupan mereka. Tidak semestinya warga negeri jiran harus menanggung risiko kesehatan akibat kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia. Apalagi, ini bukan kejadian pertama, bisa jadi, bukan pula yang terakhir.

Permohonan maaf ini bukan berarti kita menutup mata terhadap persoalan yang kompleks. Sebaliknya, permohonan maaf merupakan bentuk pengakuan bahwa penderitaan orang lain patut kita pedulikan. Sebagai tetangga, kita perlu memiliki kepekaan untuk mendengarkan keluhan, memahami dampak, dan mengambil tanggung jawab sesuai peran masing-masing.

Kita tidak boleh membiarkan persoalan asap menghapus penghormatan dan persaudaraan yang telah tumbuh selama puluhan tahun.

Kritik Malaysia Harus Dijawab dengan Sungguh Sungguh

J5NEWSROOM.COM memahami langkah Kalam Salan yang menggunakan bahasa Jawa untuk memberikan tekanan moral kepada pemerintah Indonesia agar lebih serius dan cepat menangani karhutla. Ketika dampak asap dirasakan masyarakat di negara tetangga, desakan agar persoalan tersebut segera diselesaikan merupakan hal yang patut diperhatikan.

Kritik dari luar negeri memang tidak selalu nyaman didengar. Namun, dalam persoalan yang menyangkut kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang terpenting bukanlah siapa yang menyampaikan kritik atau bahasa apa yang digunakan, melainkan apakah pesan tersebut membantu mendorong penyelesaian masalah.

Kita tidak perlu membalas kritik dengan kemarahan. Kita juga tidak perlu menjadikan persoalan ini sebagai perdebatan tentang siapa yang paling berjasa menyediakan oksigen atau siapa yang paling berhak mengeluhkan asap.

Udara bersih bukan milik satu bangsa. Begitu pula hak untuk hidup sehat tidak berhenti di garis perbatasan negara.

Yang diperlukan adalah kesungguhan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran baru, menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum, dan memastikan persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya sendiri sekaligus mencegah dampak kebakaran di wilayahnya merugikan masyarakat negara tetangga. Tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan yang terukur, koordinasi yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten.

Mengapresiasi Ikhtiar Presiden, Saatnya Semua Pihak Bergandeng Tangan

J5NEWSROOM.COM mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah diikhtiarkan Presiden Prabowo untuk mempercepat penanganan karhutla di Indonesia.

Namun, kita juga harus memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak selalu dapat dipadamkan seketika. Luas wilayah yang terbakar, kondisi vegetasi dan lahan gambut, keterbatasan akses, serta cuaca panas dan kering dapat menyulitkan upaya pemadaman.

Pengakuan terhadap kesulitan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat tindakan. Justru di tengah kondisi yang menantang, diperlukan koordinasi yang lebih kuat, pengerahan sumber daya secara tepat, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, petugas pemadam, pengelola konsesi, perusahaan, masyarakat, serta organisasi lingkungan harus mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.

Upaya pemadaman juga harus berjalan beriringan dengan pencegahan. Titik api perlu dipantau dan ditangani sejak dini. Wilayah rawan kebakaran harus diawasi secara serius. Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil.

J5NEWSROOM.COM mendorong pemerintah agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, pemulihan lingkungan, pengawasan lahan, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkesinambungan.

Kita juga berharap kerja sama dengan Malaysia dan Singapura dapat diperkuat melalui komunikasi yang terbuka, pertukaran informasi, dan mekanisme regional yang efektif. Persoalan lintas batas membutuhkan kesediaan untuk bekerja bersama, bukan sekadar saling menyalahkan.

Suai?