Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Dewan

J5NEWSROOM.COM, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam.

Pembahasan tersebut dilanjutkan melalui rapat Pansus yang digelar pada Jumat (6/11/2026), dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M.

Rapat turut dihadiri sejumlah anggota Pansus, di antaranya Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi., Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.

Untuk memperdalam materi Ranperda, Pansus menghadirkan perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain, S.Sos.

Kehadiran sejumlah perangkat daerah tersebut bertujuan memberikan masukan serta penjelasan teknis, terutama terkait substansi pengelolaan dan penganggaran keuangan DPRD.

Ketua Pansus Muhammad Syafe’i mengatakan, pembahasan Ranperda saat ini difokuskan pada pendalaman materi sekaligus sinkronisasi dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, penyesuaian perlu dilakukan dengan memperhatikan regulasi di tingkat pemerintah pusat, provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako).

Ia menegaskan, harmonisasi dan sinkronisasi aturan menjadi tahapan penting untuk memastikan Ranperda yang nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ujar Syafe’i.

Selain memperdalam materi dan menyelaraskan regulasi, Pansus juga tengah menyiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi sekaligus memberikan masukan untuk menyempurnakan substansi Ranperda.

Syafe’i berharap, melalui pembahasan yang komprehensif dan konsultasi dengan berbagai pihak, Ranperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam nantinya dapat menjadi landasan hukum yang tepat dalam mengatur hak serta kewajiban administratif dan keuangan unsur pimpinan maupun anggota DPRD.

Editor: Agung