Oleh Maulana

J5NEWSROOM.COM – Ulama tidak harus mengambil alih kekuasaan untuk mengawal negara; mereka perlu menjaga independensi moral agar berani mengingatkan siapa pun yang sedang berkuasa. Tetapi kita jangan pernah lupa, ketika mereka harus turun gunung, mengambil alih: Allah SWT memulai khilafah ini dengan Nabi Adam AS, menjaga dan memperbaikinya dengan mengutus para Rasul, serta akan menutupnya dengan kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi Alaihimas Salam.

Mendekati Hari Pahlawan 10 November 2026, ada pertemuan 41 kiai sepuh di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Pasuruan, 8 November 2026, menyampaikan pesan yang lebih besar daripada sekadar respons terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu mengingatkan kita pada satu tradisi penting dalam kehidupan berbangsa: ulama tidak pernah seharusnya menjadi penonton ketika negara menghadapi persoalan serius.

Lima seruan yang mereka sampaikan—menolak pengkhianatan terhadap kepercayaan negara, meminta Presiden bertindak tegas, mendorong penyelidikan menyeluruh tanpa pandang bulu, menjaga kepemimpinan konstitusional, dan merawat persatuan nasional—sesungguhnya membawa kita kembali kepada pertanyaan mendasar: di manakah posisi ulama di hadapan kekuasaan?

Apakah ulama harus berada di dalam lingkaran kekuasaan agar dapat memengaruhi negara? Apakah mereka harus mengambil alih pemerintahan ketika melihat penyimpangan? Ataukah justru kekuatan terbesar mereka terletak pada kemampuan berdiri di luar kekuasaan, sehingga tetap bebas mengingatkan siapa pun yang sedang memegang kendali?

Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu.

Ulama tidak harus mengambil alih kekuasaan untuk mengawal negara. Mereka harus menjaga independensi moral agar berani mengingatkan siapa pun yang sedang berkuasa. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa ketika nasihat tidak lagi cukup dan negara menghadapi ancaman serius, ulama tidak selalu bisa hanya berdiri di luar gelanggang. Ada saatnya mereka harus turun gunung, memimpin, dan memikul tanggung jawab perjuangan.

Dalam Islam, tradisi mengingatkan dan mempertimbangkan keputusan penguasa memiliki akar yang kuat. Al-Qur’an menyebut musyawarah sebagai salah satu karakter orang beriman dalam QS Asy-Syura ayat 38. Bahkan, Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam QS Ali Imran ayat 159.

Rasulullah sendiri memberi teladan bahwa kepemimpinan bukanlah alasan untuk menutup telinga. Dalam Perang Badar, beliau menerima pertimbangan Al-Hubab bin Mundzir mengenai posisi pasukan. Dalam Perang Khandaq, gagasan Salman Al-Farisi tentang parit menjadi bagian penting strategi pertahanan Madinah. Pada peristiwa Hudaibiyah, beliau juga menerima nasihat Ummu Salamah.

Musyawarah bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat. Ia merupakan pengakuan bahwa kebenaran dan kebijaksanaan tidak selalu hanya berada pada satu orang, bahkan ketika orang itu adalah pemimpin.

Setelah Rasulullah wafat, persoalan kepemimpinan umat kembali dibicarakan melalui peristiwa Saqifah. Kemudian, Umar bin Khattab membentuk majelis enam orang untuk menentukan penggantinya. Tentu, konteks politik masa awal Islam tidak bisa begitu saja disamakan dengan demokrasi konstitusional modern. Namun, ada pelajaran yang tetap relevan: kekuasaan membutuhkan pertimbangan, legitimasi, dan tanggung jawab.

Di sinilah ulama memiliki posisi penting. Mereka tidak harus menjadi penguasa, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengingatkan penguasa.

Ketika ulama tidak hanya menasihati, tetapi memimpin perlawanan. Namun, apakah peran ulama sepanjang sejarah hanya sebatas memberi nasihat?

Sejarah Nusantara menjawab tidak.

Pada masa kesultanan, Syekh Yusuf Al-Makassary bukan hanya dikenal sebagai ulama dan penyebar ajaran Islam. Ia juga terlibat dalam perlawanan terhadap VOC dan Belanda. Setelah ditangkap, perjuangannya bahkan berlanjut melalui pengasingan hingga ke Afrika Selatan.

Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri di Sumatera Barat. Kiai Mojo menjadi salah satu tokoh penting dan penasihat strategis Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Di Aceh, Teungku Chik di Tiro menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda dengan kekuatan agama sebagai salah satu sumber mobilisasi.

Perlawanan itu tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang sama. Ada ulama yang menjadi pemimpin gerakan, ada yang menjadi penasihat strategi, ada yang menggerakkan masyarakat, dan ada pula yang terlibat langsung dalam peperangan. Tetapi benang merahnya jelas: ketika kedaulatan dan kehidupan masyarakat terancam, sebagian ulama merasa memiliki tanggung jawab untuk bertindak, bukan sekadar berbicara.

Kisah Laksamana Malahayati menambahkan dimensi yang tidak boleh dilupakan. Ia memimpin Armada Inong Balee, pasukan yang dikenal melibatkan para janda prajurit Aceh yang gugur. Namanya lekat dengan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda dan diplomasi Kesultanan Aceh.

Malahayati bukan ulama dalam pengertian kelembagaan keagamaan. Namun, kisahnya menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan negara juga membutuhkan kepemimpinan perempuan, keberanian, kecakapan militer, dan kemampuan diplomasi. Ia mengingatkan bahwa kekuatan suatu bangsa tidak pernah hanya bersumber dari satu kelompok atau satu jenis kepemimpinan.

Resolusi Jihad: ketika mempertahankan negara menjadi kewajiban

Puncak penting hubungan ulama dan perjuangan mempertahankan negara terjadi setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada 22 Oktober 1945, para ulama NU melalui Resolusi Jihad menyerukan kewajiban mempertahankan kemerdekaan. Seruan tersebut menjadi salah satu sumber mobilisasi moral dan spiritual dalam menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial, terutama menjelang Pertempuran Surabaya 10 November 1945.

KH Hasyim Asy’ari tidak sedang menawarkan diri menjadi presiden atau mengambil alih pemerintahan. Namun, beliau memahami bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan tidak akan berarti apabila dibiarkan direbut kembali.

Di medan perjuangan, sejumlah ulama dan tokoh pesantren juga terlibat langsung. Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, dikenal dalam tradisi sejarah pertempuran Surabaya. Kiai Mahrus Aly dari Lirboyo dikaitkan dengan mobilisasi santri dan perjuangan bersenjata. Di Lampung, KH Ahmad Hanafiah dan KH Muhammad Gholib menjadi bagian dari sejarah perlawanan terhadap Belanda.

Jenderal Sudirman menjadi gambaran dalam bingkai modern Negara Republik Indonesia dari hubungan spiritualitas dan kepemimpinan militer. Latar belakangnya sebagai pendidik dan aktivis Muhammadiyah, serta keteguhannya menjaga ibadah ketika memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit, menjadikannya simbol kepemimpinan yang tidak memisahkan keberanian dari keyakinan.

Mereka datang dari latar dan posisi yang berbeda. Tidak semuanya ulama dalam satu definisi dangkal. Dan sejarah mereka memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan republik tidak hanya digerakkan oleh senjata dan strategi militer. Ada legitimasi moral, keyakinan, pengorbanan, dan kesediaan memikul risiko yang jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Dari Orde Baru hingga Reformasi: menjaga negara tanpa harus berkuasa

Peran ulama kemudian mengalami perubahan bentuk ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Negara berusaha mengendalikan kehidupan politik, sementara organisasi keagamaan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan penguasa.

NU melalui proses Situbondo pada 1983 dan keputusan kembali ke Khittah 1926 pada 1984 menegaskan kembali orientasi sosial-keagamaannya. Di tengah dinamika internal organisasi, para kiai juga berusaha menjaga persatuan dan kemandirian.

Muhammadiyah menempuh jalur yang berbeda, dengan memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pada masa akhir Orde Baru, suara kritis tokoh-tokoh seperti Amien Rais ikut memperbesar ruang perdebatan publik tentang demokrasi dan kekuasaan. Gus Dur, melalui pendekatan kebudayaan dan pluralisme, juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kritik terhadap kekuasaan yang terlalu dominan.

Salah satu momen penting menjelang kejatuhan Soeharto terjadi pada Mei 1998, ketika sejumlah kiai di Langitan menyimpulkan bahwa Soeharto sebaiknya mundur. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa ulama tidak harus menunggu sampai kekuasaan kehilangan seluruh legitimasi untuk menyampaikan penilaian moral.

Tetapi mereka juga memahami bahaya kekacauan. Seruan perubahan tidak harus berarti membiarkan rakyat, terutama para santri, terjerumus dalam kekerasan.

Itulah salah satu pelajaran penting dari sejarah tersebut: keberanian mengkritik kekuasaan harus berjalan bersama tanggung jawab menjaga masyarakat.

BASRA dan tanggung jawab ulama di luar pusat kekuasaan

Tradisi ini tidak hanya hidup dalam persoalan politik nasional. Di Madura, Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASRA), yang tumbuh sejak 1991, memperlihatkan bentuk tanggung jawab ulama di tingkat regional.

Slogan yang sering dilekatkan pada gerakan ini, “Membangun Madura, bukan Membangun di Madura”, menyimpan kritik pembangunan yang penting. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya investasi, gedung, jalan, atau proyek. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat setempat memperoleh manfaat, apakah kebudayaannya dihormati, dan apakah mereka memiliki ruang menentukan masa depannya sendiri.

Justru di situlah independensi moral ulama diuji: bukan hanya ketika berhadapan dengan penguasa negara, tetapi juga ketika berhadapan dengan tekanan mayoritas dan kepentingan kelompoknya sendiri.

Pasuruan dan ujian independensi moral

Kini kita kembali ke Pasuruan.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo harus ditangani melalui proses hukum yang menyeluruh, profesional, dan tidak diskriminatif. Status tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai vonis bersalah. Penyelidikan harus menjawab siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, bagaimana pembiayaannya, apa tujuannya, dan siapa yang memperoleh keuntungan.

Presiden berhak memperoleh perlindungan dari tindakan ilegal. Namun, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap siapa pun yang mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum. Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan kedekatan, jabatan, atau rasa suka dan tidak suka.

Di sinilah suara para kiai menjadi penting. Mereka tidak perlu mengambil alih pemerintahan. Mereka tidak perlu menjadi bagian dari perebutan jabatan. Tetapi mereka harus tetap memiliki keberanian untuk mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum, DPR, dan seluruh penyelenggara negara.

Pengawasan konstitusional, termasuk melalui DPR, harus berjalan. Apabila persoalannya menyangkut dugaan pelanggaran serius, mekanisme pengawasan yang tersedia harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepercayaan publik justru diselesaikan dengan menutup ruang pertanyaan.

Amanah yang lebih besar daripada kekuasaan

Dalam perspektif iman, amanah manusia sebagai khalifah di bumi telah disebut sejak penciptaan Nabi Adam AS dalam QS Al-Baqarah ayat 30. Allah mengutus para rasul untuk membimbing manusia, memperbaiki penyimpangan, dan mengembalikan kehidupan kepada jalan yang benar. Hingga diutusnya kembali Nabi Isa AS dan hadirnya Imam Mahdi atas Penjahat Dajjal dengan kemaharusakannya pada akhir zaman juga mengingatkan bahwa sejarah manusia masih bergerak menuju ketetapan Allah.

Tentu, kita tidak sedang menyamakan kepemimpinan politik modern dengan keseluruhan konsep khilafah dalam teologi Islam. Tetapi ada pesan moral yang dapat ditarik: kepemimpinan adalah amanah, bukan hak milik. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ulama tidak harus menjadi penguasa untuk menyelamatkan negara. Mereka harus menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan agar tetap dapat menyampaikan kebenaran. Tetapi sejarah membuktikan, ketika negara kehilangan arah, kedaulatan terancam, dan rakyat membutuhkan pembela, tidak sedikit ulama yang justru berdiri paling depan.

Mereka pernah memimpin perlawanan, menggerakkan laskar, mengeluarkan fatwa, membangun organisasi sosial, dan mengingatkan penguasa agar tidak melampaui batas.

Maka, ketika para kiai bermusyawarah, yang perlu kita dengarkan bukan semata-mata siapa yang mereka bela atau siapa yang mereka kritik. Yang lebih penting adalah nilai apa yang sedang mereka jaga.

Negara memiliki tentara, polisi, lembaga hukum, parlemen, dan seluruh perangkat kekuasaan. Namun, negara juga membutuhkan suara moral yang tidak bisa dibeli oleh jabatan dan tidak dibungkam oleh kedekatan.

Ulama tidak perlu duduk di singgasana untuk menjaga negara. Tetapi mereka juga tidak boleh hanya berdiri di mimbar ketika negara membutuhkan keberanian. Sebab, ada masa ketika tugas ulama adalah mengingatkan penguasa. Dan ada masa ketika sejarah memanggil mereka untuk turun gunung.

Palembang, 9 November 2026

Penulis adalah pengamat sosial-politik alumni Ponpes TMI Al Amien Prenduan Sumenep Madura