Polda Kepri Ajak Pengusaha Perkuat Pengamanan Kawasan Industri

Ki-Ka: Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, Deputi IV BP Batam Fary Francis, Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, owner PT Satnusa Persada, Tbk Abidin Hasibuan, owner Wiraraja Group Makruf Maulana dan Kabinda Kepri Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro. (Foto: Humas Polda Kepri)

J5NEWSROOM.COM, Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengajak pelaku usaha dan pengelola kawasan industri memperkuat sistem pengamanan untuk menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Upaya tersebut dinilai penting mengingat keamanan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan investor.

Ajakan itu disampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri dalam pertemuan dengan pelaku bisnis, investor, dan pengusaha kawasan industri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, Deputi IV BP Batam Fary Francis yang mewakili Kepala BP Batam, Kabinda Kepri Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro, serta Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo. Hadir pula Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), pimpinan Satnusa, dan sejumlah pejabat utama Polda Kepri.

Suhendri mengatakan, keamanan tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum. Perusahaan dan pengelola kawasan industri juga perlu memiliki komitmen untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi gangguan di lingkungan masing-masing.

Menurut dia, ancaman terhadap perusahaan dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan kerja. Bentuknya antara lain kelalaian, penyalahgunaan wewenang, sabotase, unjuk rasa, tindak kriminalitas, serangan siber, hingga bencana alam.

Karena itu, sistem pengamanan perusahaan perlu dirancang secara menyeluruh. Pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan perangkat fisik seperti kamera pengawas, pagar, dan petugas keamanan.

Kapolda mendorong perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai standar Polri. Sistem tersebut mencakup lima elemen utama, yakni komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar pelaksanaan pengamanan, serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan keamanan, melindungi aset dan tenaga kerja, serta menjaga kelangsungan operasional perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi IV BP Batam Fary Francis mengatakan, keamanan, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.

Ia menyampaikan, realisasi investasi Kota Batam pada 2025 mencapai Rp 69,3 triliun. Adapun pada semester pertama 2026, realisasi investasi tercatat sekitar Rp 59,7 triliun.

Menurut Fary, capaian tersebut perlu didukung oleh kondisi keamanan yang terjaga serta koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha.

Sinergi tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang berpotensi menghambat kegiatan investasi. Gangguan itu antara lain premanisme, pungutan liar, pencurian aset industri, serta konflik di kawasan usaha.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Kepri berharap pengelola Objek Vital Nasional, objek tertentu, dan kawasan industri semakin memahami pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya itu juga dikaitkan dengan Program Prioritas Kapolri melalui Quick Wins 1, Pengungkit 3, yakni Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program tersebut mendorong sinergi kepolisian dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Polda Kepri berharap, keamanan yang terjaga dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha, memperkuat kepercayaan investor, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Editor: Alia Safira