J5NEWSROOM.COM, Batam – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepulauan Riau memeriksa Kapolsek Sagulung, Iptu YSF, bersama sejumlah anggota kepolisian di lingkungan Polsek Sagulung. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara narkotika.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei membenarkan adanya pemeriksaan dan pengamanan terhadap sejumlah personel tersebut.
“Bahwa saat ini terhadap Kapolsek dan anggota-anggota terkait sedang dalam pemeriksaan dan pengamanan oleh Bidpropam Polda Kepri,” kata Nona, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa Bidpropam Polda Kepri sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap pimpinan Polsek Sagulung dan sejumlah personel yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebelumnya, Kapolsek Sagulung Iptu YSF dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sagulung Ipda R dikabarkan diamankan personil Propam Polda Kepri pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ipda R lebih dahulu diamankan ketika diduga melakukan penyerahan uang di wilayah Kecamatan Sagulung. Penindakan tersebut kemudian berkembang hingga Kapolsek Sagulung turut menjalani pemeriksaan karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sama.
Dalam informasi yang beredar, petugas juga disebut mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan transaksi untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proses hukum terhadap seorang tersangka kasus narkotika.
Informasi tersebut mengarah pada dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara narkotika. Namun, hingga Jumat, Polda Kepri belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai konstruksi dugaan tindak pidana tersebut.
Seorang sumber di lingkungan Polsek Sagulung sebelumnya menyebut adanya dugaan persetujuan Kapolsek dalam transaksi yang melibatkan Ipda R.
“Iya benar, kasus narkoba, mereka ditangkap saat menerima sejumlah uang tersebut. Menurut pengakuan Ipda R ada persetujuan Kapolsek,” ujar sumber tersebut.
Meski demikian, keterangan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan masing-masing personel. Diperlukan hasil pemeriksaan resmi untuk memastikan kronologi, peran, serta dugaan pelanggaran yang terjadi.
Polda Kepri melalui Bidpropam diharapkan dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk asal-usul uang yang diamankan dan kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan kasus narkotika.
Pemeriksaan internal ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Terlebih, penanganan tindak pidana narkotika menuntut profesionalitas dan pengawasan ketat agar kewenangan kepolisian tidak disalahgunakan.
Seluruh personel yang diperiksa tetap harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran maupun tindak pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Editor: Agung
