J5NEWSROOM.COM, Batam – Sebanyak 244 warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), dipulangkan dari Malaysia melalui jalur laut menuju Dumai dan Batam pada 11-13 November 2026.
Pemulangan tersebut difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru setelah para WNI menyelesaikan masa hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dan keimigrasian di Malaysia.
Proses deportasi dilakukan dalam tiga tahap melalui sejumlah pelabuhan di Malaysia. Pemulangan itu melibatkan kerja sama KJRI Johor Bahru dengan Depot Tahanan Imigresen (DTI) Kemayan Pahang, DTI Pekan Nenas Johor, serta Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya.
Pada tahap pertama, Rabu (11/11/2026), sebanyak 70 WNI diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Melaka menuju Dumai menggunakan kapal feri Indomal Kingdom pada pukul 14.30 waktu setempat.
Sehari kemudian, 24 WNI dipulangkan dari Pelabuhan Stulang Laut, Johor, menuju Batam menggunakan kapal feri Citra Legacy 5. Kapal tersebut bertolak pada pukul 13.45 waktu setempat.
Adapun pemulangan tahap ketiga berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Sebanyak 150 WNI diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, menuju Batam menggunakan kapal feri Subang Malindo pada pukul 13.00 waktu setempat.
Tahap ketiga ini dilaksanakan melalui Program M atau program repatriasi khusus yang difasilitasi JIM Putrajaya.
Berdasarkan data KJRI Johor Bahru, dari total 244 WNI yang dipulangkan, sebanyak 181 orang merupakan laki-laki, 60 perempuan, dan tiga anak-anak.
Jawa Timur menjadi daerah asal deportan terbanyak dengan 53 orang. Selanjutnya, Sumatera Utara sebanyak 51 orang, Nusa Tenggara Barat 47 orang, Aceh 30 orang, dan Riau 18 orang.
Selama proses pemulangan, Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu (Satgas PPT) KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan langsung untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tertib.
Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leny Marliani, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Menurut Leny, keberangkatan secara non prosedural dapat menimbulkan persoalan serius, mulai dari pelanggaran keimigrasian hingga masalah hukum di negara tujuan.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan non prosedural di luar negeri. Jalur pekerjaan yang tidak resmi memiliki risiko tinggi dan dapat menimbulkan persoalan hukum maupun keimigrasian,” ujar Leny, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta calon pekerja migran memastikan seluruh tahapan keberangkatan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah agar mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri.
Leny juga mengimbau masyarakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan instansi berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), maupun Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemeng P2MI).
Sepanjang 2026, 5.602 WNI dipulangkan
Pemulangan 244 WNI tersebut menambah jumlah warga negara Indonesia yang telah difasilitasi KJRI Johor Bahru untuk kembali ke Tanah Air sepanjang 2026.
Hingga November 2026, tercatat sebanyak 5.602 WNI telah dipulangkan dari wilayah kerja KJRI Johor Bahru di Malaysia.
Dari jumlah tersebut, deportan terbanyak berasal dari Jawa Timur sebanyak 1.128 orang, disusul Nusa Tenggara Barat dengan 965 orang.
KJRI Johor Bahru menyatakan, pemulangan WNI hingga ke daerah asal membutuhkan koordinasi lintas instansi, baik di Malaysia maupun Indonesia.
Sejumlah lembaga yang terlibat antara lain JIM Putrajaya, Kemen P2MI, BP3MI, kantor imigrasi, dinas tenaga kerja, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI), serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.
Sinergi antar lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan WNI yang dideportasi mendapatkan pendampingan dan dapat kembali ke daerah asal dengan aman.
KJRI Johor Bahru kembali mengingatkan masyarakat agar tidak bekerja di luar negeri tanpa dokumen dan prosedur yang sah. Calon pekerja migran diharapkan memanfaatkan layanan konsultasi pemerintah sebelum memutuskan bekerja di negara lain.
Editor: Alia Safira
