Muhammadiyah, Kekuasaan dan Jalan yang Lurus

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026. (Foto: Setneg)

Oleh Maulana

J5NEWSROOM.COM – Ada sebuah momen menarik dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026.

Ketika menyebut nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hadirin langsung tertawa riuh. Bahkan, tawa itu muncul sebelum Presiden menyelesaikan kalimatnya.

Prabowo menangkap reaksi tersebut. Ia kemudian berkata: “Aku belum ngomong apa-apa, kalian sudah ketawa.” Lalu, seperti ingin memperbaiki suasana, ia menambahkan: “Ini Muhammadiyah ini, Muhammadiyah ini intelektual semua ya? Pemikirannya jauh…”

Kalimat pertama adalah perisai retoris yang cerdas. Prabowo seolah berkata: saya tidak bermaksud meledek siapa pun; kalian sendiri yang tertawa. Ia tidak membela Raja Juli, tidak pula menghukumnya. Ia cukup membiarkan hadirin menjadi algojo sosial, sementara dirinya berdiri satu langkah di belakang—bebas dari tuduhan menghina menteri sendiri, namun tetap mengirim pesan bahwa nama itu memang punya “muatan” di ruang publik. Inilah kekuasaan yang bekerja tanpa memukul: ia memberi panggung, lalu mundur.

Kalimat kedua berfungsi sebagai reparasi sekaligus kontrol framing. Dengan menyebut hadirin “intelektual semua” dan “pemikirannya jauh”, Prabowo mengubah tawa tadi dari cemoohan menjadi semacam inside joke kaum terpelajar. Tetapi pujian itu sekaligus menjadi cermin: jika Muhammadiyah adalah komunitas yang berpikir jauh, maka kadernya yang menjadi menteri pun dituntut berpikir jauh—bukan terjebak dalam kontroversi dangkal yang membuat orang tertawa sebelum namanya selesai disebut.

Tentu, kita tidak bisa memastikan apa yang ada dalam pikiran setiap orang yang tertawa. Tetapi justru di situlah menariknya komunikasi politik: terkadang sebuah reaksi spontan menyampaikan lebih banyak daripada kalimat yang diucapkan. Ada humor, ada kecerdasan menangkap situasi, dan mungkin ada pengetahuan bersama yang tidak perlu dijelaskan panjang lebar.

Dan ketika Prabowo kemudian mengingatkan kembali istilah shiratal mustaqim (ash-shiratal mustaqim) yang sebelumnya disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, peristiwa itu memperoleh lapisan makna yang lebih luas.

Dari kader Muhammadiyah menuju kekuasaan

Raja Juli Antoni bukan orang asing bagi Muhammadiyah. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2000–2002, menempuh pendidikan di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, dan pernah memimpin Maarif Institute. Latar belakang pendidikannya kuat: studi keislaman, studi perdamaian, dan ilmu sosial. Perjalanan berikutnya membawanya ke politik praktis, menjadi Sekjen PSI, Wakil Menteri ATR/BPN, hingga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Kehutanan.

Perjalanan tersebut mempertemukan dua dunia: tradisi intelektual dan moral organisasi masyarakat sipil dengan realitas politik dan kekuasaan. Di antara keduanya terdapat pertanyaan mendasar: bagaimana seseorang mempertahankan konsistensi nilai ketika berpindah dari lingkungan yang mengajarkan idealisme menuju lingkungan yang penuh kepentingan dan kompromi?

Kita tidak perlu menjadikan gelak tawa hadirin sebagai bukti kesalahan Raja Juli. Namun, seorang pejabat publik memang tidak bisa melepaskan reputasinya dari penilaian masyarakat. Terlebih, jabatan Menteri Kehutanan menyangkut persoalan besar: penguasaan kawasan hutan, perizinan, konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat, dan distribusi manfaat kekayaan alam. Di sana, integritas bukan sekadar urusan pribadi. Ia menyangkut kepentingan publik.

Muhammadiyah: mengapresiasi tanpa kehilangan independensi

Sebelum momen tersebut, Haedar Nashir menyampaikan pesan yang sesungguhnya jauh lebih substantif. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Prabowo dalam mengubah kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak kepada negara dan rakyat. Namun, apresiasi itu disertai pengingat tentang Pasal 33 UUD 1945, pemikiran Bung Hatta, dan politik kemakmuran bersama. Haedar juga menggunakan istilah shiratal mustaqim —jalan yang lurus—sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Inilah yang penting. Muhammadiyah boleh mendukung kebijakan pemerintah yang benar. Kader-kadernya boleh masuk kekuasaan. Tetapi dukungan tidak berarti menyerahkan independensi moral kepada penguasa. Organisasi masyarakat sipil tidak harus mengambil alih kekuasaan untuk mengawal negara; justru independensi moralnya memungkinkan organisasi tersebut mengingatkan siapa pun yang sedang berkuasa, termasuk Presiden, dan termasuk kader sendiri yang sedang menjabat.

Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pelayanan sosial. Kekuatan itu tidak semestinya ditukar dengan kedekatan politik. Sebab, ketika organisasi masyarakat sipil kehilangan keberanian mengkritik kekuasaan, siapa lagi yang akan mengingatkan penguasa ketika mereka mulai menjauh dari jalan yang benar?

Kontraktor neraka dan jembatan menuju surga

Saya teringat sebuah humor yang pernah disampaikan Ustadz Das’ad Latif. Kisahnya tentang seorang kontraktor penghuni neraka yang ingin berkunjung ke surga. Ia mengusulkan proyek pembangunan jembatan bersama: pihak neraka membangun dari satu sisi, pihak surga dari sisi lainnya, lalu keduanya bertemu di tengah. Proyek dilelang. Hasilnya menggelikan: pihak neraka bekerja sangat cepat, dalam tiga hari jembatan selesai. Sementara pihak surga bahkan belum memulai pekerjaan. Ketika ditanya, jawabannya menjadi punchline : ternyata tidak ada kontraktor, pemborong, pengawas, maupun panitia proyek di surga. Mereka semua berada di neraka.

Kita boleh tertawa. Tetapi di balik humor tersebut ada kritik sosial yang tajam: keahlian tanpa moralitas bisa menjadi alat kejahatan. Kemampuan mengelola proyek, menguasai prosedur, dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tidak otomatis berarti seseorang bekerja untuk kebaikan. Apa artinya efisiensi jika dibangun di atas manipulasi? Apa artinya keberhasilan proyek jika keuntungan hanya dinikmati segelintir orang sementara masyarakat menanggung kerugiannya?

Tentu saja, cerita ini bukan tuduhan terhadap profesi tertentu. Ia sindiran terhadap manusia yang memisahkan kecakapan dari tanggung jawab moral. Dan persoalan seperti itu bukan hanya milik dunia kontraktor. Ia bisa terjadi di birokrasi, perusahaan, lembaga penegak hukum, bahkan organisasi yang membawa nama agama. Orang bisa fasih berbicara tentang kebenaran, tetapi tindakannya bertentangan dengan apa yang diucapkannya.

Jalan lurus untuk siapa?

Di sinilah shiratal mustaqim menemukan relevansinya. Raja Juli boleh menjadi contoh perjalanan seorang kader Muhammadiyah menuju kekuasaan. Namun, ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih, melainkan seberapa jauh amanah dijalankan dengan benar. Demikian pula dengan Presiden Prabowo. Memilih menteri bukan sekadar memilih orang yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman politik. Presiden juga bertanggung jawab memastikan bahwa para pembantunya menjalankan amanah dengan integritas.

Tetapi integritas tidak boleh berhenti pada moral individu. Tawa hadirin di Palu harus diterjemahkan menjadi tuntutan institusional: transparansi izin kehutanan, evaluasi konsesi yang bermasalah, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengawasan oleh KPK. Tanpa mekanisme itu, shiratal mustaqim hanya menjadi ornamen retoris, dan tawa hanya menjadi hiburan semalam. Pengawasan terhadap pejabat tidak boleh dianggap sebagai gangguan terhadap pemerintah. Justru pengawasan adalah bagian dari upaya menjaga pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.

Muhammadiyah mempunyai posisi penting dalam hal ini. Ia tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan untuk memberikan kontribusi kepada negara. Ia dapat terus membangun sekolah, rumah sakit, universitas, dan berbagai amal usaha, sekaligus mempertahankan keberanian moral untuk mengingatkan pemerintah—termasuk mengingatkan kadernya sendiri yang sedang memegang amanah.

Pada akhirnya, kita kembali kepada kisah kontraktor neraka. Negara tidak cukup dibangun oleh orang-orang yang pandai bekerja. Negara membutuhkan manusia yang tahu untuk apa pekerjaan itu dilakukan dan kepada siapa hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan jalan menuju surga, tetapi membiarkan praktik-praktik yang seharusnya kita tinggalkan berkembang di dalam pemerintahan. Dan jangan sampai organisasi yang mengajarkan jalan lurus justru kehilangan keberanian untuk mengingatkan mereka yang sedang memegang kekuasaan.

Sebab, jalan yang lurus bukan sekadar untuk ditunjukkan kepada orang lain. Ia harus ditempuh oleh setiap orang yang menerima amanah—mulai dari menteri, Presiden, hingga organisasi yang mengingatkan mereka.

Palembang, 17 November 2026

Penulis adalah pemerhati masalah sosial-politik alumni Ponpes TMI Al Amien Prenduan Sumenep Madura