J5NEWSROOM.COM Batam – Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, mengkritisi rencana pembangunan Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, yang menelan anggaran sekitar Rp101 miliar.
Menurut Huzrin, pembangunan monumen yang bernilai besar perlu dikaji kembali dari sisi prioritas. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik dan simbol kebudayaan, sementara kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Riau masih membutuhkan perhatian.
Sorotan tersebut disampaikan Huzrin dalam rangkaian refleksi 24 tahun perjalanan Provinsi Kepulauan Riau. Ia menilai pembangunan daerah semestinya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Bagi Huzrin, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya berbagai infrastruktur atau bangunan monumental. Pemerintah juga perlu memastikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penguatan ekonomi rakyat, mendapat prioritas.
Kritik Huzrin muncul di tengah rencana Pemerintah Provinsi Kepri membangun Museum dan Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat. Berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri, proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis tahun jamak dengan nilai total Rp101 miliar.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan Rp30,8 miliar. Adapun sisa anggaran sebesar Rp70,2 miliar dialokasikan pada 2027. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
Pemerintah Provinsi Kepri memiliki alasan tersendiri membangun monumen tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, museum dan monumen Tugu Bahasa merupakan upaya memperkuat kembali posisi sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional.
Ansar juga menegaskan, pembangunan tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai simbol fisik. Pemerintah, kata dia, akan memperkaya konten sejarah dan budaya agar dapat diterima generasi muda. Peletakan batu pertama pembangunan dijadwalkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri pada 24 September 2026.
Namun, bagi Huzrin, pembangunan simbol kebudayaan tersebut semestinya ditempatkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
Ia mengingatkan masih terdapat masyarakat Kepri yang membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan. Karena itu, pemerintah diminta lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Pandangan tersebut sejalan dengan pesan Huzrin dalam dialog memperingati 24 tahun Provinsi Kepri. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak berhenti pada capaian pembangunan, tetapi melakukan evaluasi terhadap persoalan yang masih dihadapi warga.
“Marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Perlu betul-betul kita perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kalau kita benar-benar mendengar aspirasi mereka, insyaAllah masyarakat bisa semakin terangkat,” ujar Huzrin dalam dialog dengan RII Batam, 24 September 2026.
Persoalan utama yang diangkat Huzrin bukan semata-mata mengenai keberadaan Tugu Bahasa. Kritiknya lebih jauh menyentuh soal prioritas kebijakan anggaran daerah.
Di satu sisi, pembangunan monumen diarahkan untuk memperkuat identitas sejarah Melayu dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata budaya. Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Data Pemprov Kepri menunjukkan pemerintah juga tengah membangun poliklinik rawat jalan RSUD Raja Ahmad Tabib dengan nilai proyek sekitar Rp110 miliar. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dilakukan karena tingkat kunjungan pasien rumah sakit mencapai sekitar 600 orang per hari.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pilihan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan membangun atau tidak membangun sebuah monumen, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Huzrin, yang merupakan salah satu tokoh dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, meminta semangat awal pembentukan provinsi tetap menjadi pijakan pembangunan.
Menurut dia, pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih tertinggal.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri menyatakan pembangunan dan pemerataan tetap menjadi agenda utama. Gubernur Ansar Ahmad menyebut konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting pembangunan Kepri sebagai provinsi kepulauan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai Tugu Bahasa bukan sekadar persoalan bangunan senilai Rp101 miliar. Lebih dari itu, kritik Huzrin membuka kembali pertanyaan mengenai ke mana arah pembangunan Kepri hendak dibawa, apakah memperbanyak simbol keberhasilan pembangunan atau terlebih dahulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.
Bagi Huzrin, momentum 24 tahun Kepri semestinya menjadi kesempatan untuk kembali melihat kondisi masyarakat dari dekat dan memastikan pembangunan daerah tidak kehilangan tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Editor: Alia Safira
