J5NEWSROOM.COM – Ada persoalan yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat angka. Di balik 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia yang kini menghadapi ketidakpastian hubungan industrial, terdapat ribuan anggota keluarga yang menggantungkan kehidupan mereka pada pekerjaan dan penghasilan dari perusahaan tersebut.

Karena itu, ketika Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menyalurkan bantuan sosial kepada 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia di Kawasan Industri Tunas, Kelurahan Belian, Kota Batam, Rabu (30/9/2026), J5NEWSROOM.COM melihatnya bukan semata-mata sebagai kegiatan sosial saja, apalagi hanya sekadar seremonial semata.

Bantuan tersebut hadir di tengah persoalan yang lebih besar, yaitu berhentinya aktivitas produksi, ketidakjelasan status hubungan kerja, persoalan pembayaran upah, serta belum tuntasnya penyelesaian hak-hak para pekerja.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei menyampaikan pesan agar para pekerja tetap tenang dan terus mengomunikasikan persoalan yang mereka hadapi.

“Para karyawan diharapkan tetap tenang dan terus mengomunikasikan setiap permasalahan yang ada. Kami berharap apa yang menjadi harapan dan hak para karyawan dapat segera diselesaikan dengan baik,” kata Nona.

Bagi J5NEWSROOM.COM, pesan tersebut penting. Sebab, dalam situasi hubungan industrial yang belum menemukan titik penyelesaian, ketenangan pekerja harus berjalan beriringan dengan kepastian mengenai hak-hak mereka.

Informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Kepri Diky Wijaya mengenai pembayaran gaji, telah ditransfer ke PT Ghim Li Indonesia pada Rabu sekitar pukul 15.50 WIB. Ini juga kabar yang patut diapresiasi. Pemerintah menyampaikan bahwa pembayaran tersebut diharapkan masuk ke rekening para pekerja pada Kamis pagi.

Namun, pembayaran gaji merupakan salah satu bagian dari persoalan. Masih terdapat pertanyaan lebih besar mengenai keberlanjutan hubungan kerja, status pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, pesangon, serta tanggung jawab perusahaan terhadap para buruh.

Informasi yang berkembang sebelumnya menyebutkan, para pekerja masih menunggu kepastian status hubungan kerja setelah aktivitas produksi perusahaan berhenti. Ketidakjelasan tersebut juga disebut berdampak terhadap akses sebagian pekerja terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam kondisi seperti ini, pekerja tidak seharusnya dibiarkan berada dalam ruang ketidakpastian terlalu lama. Sendirian.

Itulah makanya, J5NEWSROOM.COM mengapresiasi kepedulian Polda Kepri terhadap nasib 1.025 karyawan PT Ghim Li Indonesia.

Kepedulian tersebut penting karena para pekerja sedang menghadapi persoalan hubungan industrial dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka sedang memperjuangkan hak-hak sebagai buruh industrial yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi J5NEWSROOM.COM, keberadaan aparat kepolisian di tengah persoalan ini bukan berarti mengambil alih ranah penyelesaian hubungan industrial. Sebaliknya, kepedulian tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga suasana tetap aman dan kondusif sehingga proses penyelesaian persoalan pekerja dapat berjalan dengan baik.

Namun, J5NEWSROOM.COM kembali mengingatkan para pemangku kepentingan di Kota Batam, khususnya BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, agar tidak berhenti pada penyelesaian persoalan yang muncul di permukaan. Tetapi langsung menukik pada akar persoalan perusahaan yang berhenti beroperasi harus menjadi perhatian serius.

Batam dibangun sebagai kawasan industri dan salah satu pintu utama investasi Indonesia. Karena itu, setiap perusahaan yang berhenti beroperasi seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, apa sih penyebabnya, bagaimana sih kondisi investasinya, bagaimana keberlanjutan produksinya, bagaimana nasib tenaga kerja, dan bagaimana tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan.

J5NEWSROOM.COM berpandangan, penyelamatan investasi dan industri Batam membutuhkan sistem deteksi dini yang lebih kuat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika perusahaan sudah berhenti berproduksi, pekerja sudah kehilangan penghasilan, dan persoalan hubungan industrial sudah membesar.

Kasus PT Ghim Li Indonesia semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap persoalan industri di Batam. Sebab, jika akar masalah perusahaan yang tutup atau berhenti beroperasi tidak dipahami dengan baik, bukan tidak mungkin persoalan serupa kembali muncul pada perusahaan lain.

Batam membutuhkan iklim investasi yang sehat, tetapi investasi yang sehat juga harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, keberlanjutan usaha, perlindungan tenaga kerja, dan hubungan industrial yang berkeadilan.

Jangan Biarkan Pekerja Menanggung Sendiri

J5NEWSROOM.COM juga menyampaikan keprihatinan kepada para pekerja PT Ghim Li Indonesia dan keluarga mereka yang saat ini masih memperjuangkan hak-haknya.

Di balik seorang pekerja terdapat keluarga. Ada anak yang membutuhkan biaya pendidikan, ada kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kesehatan, serta kebutuhan hidup sehari-hari yang selama ini dipenuhi dari penghasilan mereka.

Karena itu, persoalan 1.025 pekerja Ghim Li bukan sekadar persoalan angka tenaga kerja. Ini adalah persoalan kemanusiaan sekaligus persoalan ekonomi keluarga. Para pekerja membutuhkan kepastian, penyelesaian yang transparan, dan kehadiran negara untuk memastikan hak-hak mereka diperjuangkan melalui mekanisme hukum dan hubungan industrial yang berlaku.

J5NEWSROOM.COM berharap Polda Kepri, Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, serikat pekerja, dan pihak perusahaan terus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif untuk mencari penyelesaian terbaik bagi para pekerja.

Kepada para pekerja PT Ghim Li Indonesia yang masih berjuang memperjuangkan hak-haknya, J5NEWSROOM.COM menyampaikan rasa prihatin dan berharap perjuangan mereka demi anak, istri, suami, dan keluarga senantiasa mendapat kekuatan serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Suai?