J5NEWSROOM.COM, Batam – Absennya sosok Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam acara Pelantikan Ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 di Ballroom Harmoni One, Batam Center, Kamis (17/9/2026), rupanya berbuntut panjang. Isu ini mendadak jadi pokok pembicaraan hangat dan bahan evaluasi mendalam di tingkat para pemimpin redaksi.
Dalam diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri yang digelar di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026), sejumlah Pemred secara terbuka mencecar panitia pelaksana pelantikan. Mereka mempertanyakan mengapa orang nomor satu di Kepri itu sama sekali tak kelihatan di agenda krusial organisasi pers tertua di Indonesia tersebut.
Teka-teki itu akhirnya dijawab langsung oleh Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani. Bukan karena lupa protokoler atau terselipnya surat di meja birokrasi, Saibansah mengakui bahwa panitia memang sengaja tidak melayangkan undangan untuk sang Gubernur.
Keputusan ini diambil bukan untuk memutus silaturahmi, melainkan bentuk sikap realistis agar pers tidak kembali diberi “harapan palsu”.
“Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga,” ungkap Saibansah di hadapan para pimpinan media.
Jawaban panitia itu langsung menyentil kesadaran para Pemred yang hadir. Di meja diskusi, ketidakhadiran Gubernur Ansar yang tak lagi diundang justru membentangkan fakta yang cukup menggelitik, keran komunikasi antara Balai Seriti dan insan pers rupanya sudah cukup lama tersumbat.
Sikap ‘dingin’ Pemprov Kepri ini terasa makin kontras ketika lembaga negara lainnya justru menyambut hangat pers. Di acara pelantikan tersebut, jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan hingga Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo hadir langsung dan tak segan melontarkan pujian atas peran vital pers bagi stabilitas daerah. Wakapolda mewakili Kapolda yang kebetulan menghadiri acara internal di tempat yang sama.
Kondisi “lembaga lain merangkul, Pemprov justru memunggungi” ini memantik reaksi dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Rinaldi Samjaya, yang turut hadir mendampingi Ketua Forum Pemred PWI Kepri, Marganas Nainggolan.
Menurut Rinaldi, apa yang terjadi saat pelantikan hanyalah puncak dari gunung es dari sikap Pemprov selama ini.
“Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi menanggapi gejolak pertanyaan para Pemred.
Bagi Forum Pemred PWI Kepri, keputusan panitia untuk “pilih pesimis ketimbang kecewa” direspons sebagai langkah bermartabat. Mengusung spirit “DNA Pejuang” serta arahan dari Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, PWI Kepri membuktikan bahwa independensi dan marwah jurnalisme tidak akan goyah hanya karena tak disapa pejabat.
Rangkaian agenda penataan organisasi, mulai dari Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 18–19 September 2026 di BP Batam tetap melaju kencang tanpa hambatan.
Diskusi Forum Pemred sore itu ditutup dengan satu pesan tersirat yang cukup menohok, PWI Kepri akan terus berjalan mengawal pembangunan daerah. Namun, jika untuk sekadar membalas surat audiensi saja Pemprov begitu berat, publik tentu bisa menilai sejauh mana komitmen sang kepala daerah dalam mendengarkan suara publik melalui pers.
Pemprov Kepri Luruskan Isu
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hendri Kurniadi mengklarifikasi pemberitaan mengenai tidak diundangnya Gubernur H. Ansar Ahmad dalam acara pelantikan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Hotel Harmoni One, Batam pada Kamis, 17 September 2026 lalu.
Hendri mengungkapkan bahwa Gubernur Ansar tidak hadir dalam kegiatan tersebut jangan dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian maupun sikap yang tidak menghargai insan pers, khususnya PWI sebagai salah satu organisasi profesi.
Selama ini, kata dia, hubungan antara Pemprov Kepri dengan insan pers sudah terjalin sangat baik. Para wartawan juga selalu diberi ruang yang luas untuk menjalankan fungsi jurnalistik dalam setiap agenda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan gubernur di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Setiap kegiatan gubernur, baik di Tanjungpinang, Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas maupun Karimun, selalu diliput oleh kawan-kawan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik,” demikian dijelaskan Hendri Kurniadi di Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).
Hendri menuturkan bahwa Gubernur Kepri selalu memandang pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi mengenai program dan pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
“Seperti hari ini contohnya, gubernur juga tetap senang dan ‘humble’ melayani sejumlah media yang mewawancarainya usai acara dialog interaktif di Kantor RRI dan TVRI Tanjungpinang. Dan kita memang mengetahui bahwa Gubernur Ansar selalu begitu selama ini,” kata Hendri menyontohkan.
Terkait adanya surat permintaan audiensi dari PWI Kepri yang disebut belum mendapatkan jawaban, diakui Hendri hal tersebut akan menjadi catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Belum terlaksananya audiensi tersebut bisa disebabkan kendala teknis atau miskomunikasi di tingkat staf dan birokrasi, dan saya yakin bukan karena adanya keinginan Gubernur untuk mengabaikan PWI Kepri,” ucap Hendri menjelaskan.
Adapun padatnya agenda gubernur yang harus menjalankan tugas pemerintahan dan melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah Kepri juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya keterlambatan komunikasi.
“Kami akan mengecek kembali surat-surat tersebut di Biro Umum dan Diskominfo serta memastikan komunikasi dan silaturahmi dengan PWI Kepri dapat tetap terjaga dengan baik kedepannya,” kata Hendri mengharapkan.
Hendri juga menegaskan jika Pemprov Kepri akan melakukan tindak lanjut terhadap persoalan administrasi tersebut agar komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi wartawan tetap berjalan dengan baik.
Editor: Alia Safira
