Oleh Dahlan Iskan
UANG besar sudah telanjur ditanam: Rp 3 triliun. Di Kijing. Di pertengahan antara Pontianak-Singkawang.
Pelabuhan baru itu sudah jadi. Di pantai barat Kalbar. Menghadap ke Laut Tiongkok Selatan. Ke mana pun dekat: Singapura, Bangkok, Ho Chi Minh, pun ke Hong Kong, dan sekitarnya.
Lalu, kapan pelabuhan itu mulai dipergunakan? Agar investasi besar itu segera menghasilkan pertumbuhan ekonomi?
“Kami sudah mengusulkan agar jalan dari Pontianak ke Kijing dilebarkan,” ujar Arif Suhartono, direktur utama Pelindo Holding.
Kini jalan itu memang sempit. Terutama untuk angkutan kontainer.
Kalau memang begitu, boleh dikata investasi pelabuhan Kijing akan memaksa Kalbar punya jalan lebar. Tanpa pelabuhan itu, proyek pelebaran jalan bisa saja dianggap kurang penting.
Nah, kini ada investasi Rp 3 triliun yang harus diselamatkan. Tidak boleh mubazir. Mau tidak mau jalan harus dilebarkan. Syukur-syukur kelak bisa sampai Singkawang.
Membangun pelabuhan di Kijing memang satu keberanian yang luar biasa. Harus diakui. Presiden Jokowi sangat pemberani di bidang ini. Namun investasi Rp 3 triliun itu bisa dikritik sebagai pemborosan. Satu-satunya jalan: segeralah digunakan.
Tentu mengoperasikan pelabuhan Kijing tidak akan sukses kalau pelabuhan lama masih dipakai. Yang di dalam kota Pontianak itu. Yang di pinggir sungai itu. Yang dalamnya hanya 4 sampai 6 meter itu. Yang dua tahun sekali harus dilakukan pengerukan yang mahal itu.
Biaya pengerukan Kapuas bisa sampai Rp 60 miliar. Lalu dangkal lagi. Keruk lagi. Rp 60 miliar lagi. Dangkal lagi. Terus menerus.
Itulah problem pelabuhan sungai. Pun yang di Banjarmasin (Sungai Barito) dan Samarinda (Sungai Mahakam).
Baru pemerintahan Jokowi ini berani melangkah ke Kijing. Meninggalkan pelabuhan sungai. Studi Kijing sudah sangat lama. Tapi baru sekarang direalisasikan.
Kalau Kijing harus dioperasikan sekarang, pelabuhan sungai harus ditutup sekarang. Ini juga bisa dikritik sebagai pemborosan. Pelabuhan lama ini masih memadai. Untuk ukuran Pontianak.
Memang betul pelabuhan lama itu masih memadai. Tapi tidak bisa lagi dipakai sebagai penggerak ekonomi Kalbar. Fungsinya hanya sebatas melayani pertumbuhan alami. Tidak bisa menjadi mendorong pertumbuhan baru yang lebih cepat.
Maka ayam dan telur terjadi di sana. Pelabuhan baru belum bisa dioperasikan kalau jalan dari Pontianak belum dilebarkan.
Pelabuhan lama belum bisa ditutup kalau pelabuhan baru belum dioperasikan.
Dua-duanya tergantung satu faktor: pelebaran jalan.
Panjang jalan yang harus dilebarkan itu 90 km. Dari Pontianak ke Kijing. Melewati Jungkat, Sungai Pinyuh, dan Mempawah.
Pantai Kijing dipilih karena ada pulau kecil di kejauhan sana: sekitar 4 km dari pantai. Pulau itu bisa berfungsi sebagai break water. Yakni penghalang gelombang dari laut lepas. Dengan demikian ombak besar tidak menghantam pelabuhan baru.
Pelindo telah membebaskan 200 hektare tanah di pantai kosong Kijing. Dermaganya tidak bisa dibangun di pantai. Pantainya landai. Maka harus dibangun jembatan menuju tengah laut.
Panjang jembatan itu sekitar 3,5 km. Di ujung jembatan itulah dermaga pelabuhan Kijing dibangun. Di laut dalam. Agar dermaga itu memiliki kedalaman 14 meter. Tanpa pendangkalan. Kapal-kapal besar bisa sandar di Kijing.
Bandingkan dengan pelabuhan sungai. Yang dalamnya hanya 4-6 meter. Hanya kapal kecil yang bisa datang ke Pontianak. Akibatnya harga angkutan lebih mahal: per kilogramnya.
Investasi Rp 3 triliun itu harus diselamatkan. Tentu tidak visible kalau hanya untuk menampung aktivitas pindahan dari pelabuhan lama. Ibarat supermarket diisi barang mracangan.
Harus diciptakan: apalagi yang bisa diangkut dengan kapal besar. Agar pelabuhan Kijing ekonomis.
Hanya ada dua yang bisa dipilih di Kalbar: sawit dan bauksit.
Soal sawit rasanya tidak perlu terlalu dipikirkan. Kalau sawit di Kalbar sudah sangat besar ia akan otomatis perlu pelabuhan itu.
Bagaimana dengan bauksit?
Hasil tambang bauksit bisa diolah untuk alumina. Alumina bisa diolah menjadi aluminium.
Kalbar adalah penghasil bauksit terbesar di Indonesia. Seperti halnya nikel di Sulawesi Tenggara/Tengah, dan Halmahera. Presiden Jokowi pasti berpikir ke sana.
Tinggal kapan memulainya. Terutama apakah cukup waktu masa jabatannya. Kecuali, seperti diusulkan tokoh DPR Effendi Simbolon dari PDI Perjuangan, masa jabatan itu ditambah 3 tahun lagi.
Alangkah idealnya kalau hilirisasi bauksit dilakukan di Kalbar. Seperti juga sukses hilirisasi nikel di Morowali.
Sebenarnya agak aneh kita punya pabrik aluminium di Kuala Tanjung, Sumut. Provinsi itu sama sekali tidak punya bauksit. Bahan baku untuk Sumut itu diimpor dari Australia.
Sedang Kalbar punya bahan baku melimpah. Justru tidak punya industrinya. Kebalikan dengan Sumut yang punya industrinya tanpa punya bahan baku.
Itu karena di Kuala Tanjung tersedia sumber listrik murah: dari PLTA Asahan. Dengan cara memanfaatkan limpahan air dari Danau Toba. Jepang membangun PLTA itu. Khusus agar Jepang bisa membangun pabrik aluminium di Kuala Tanjung. Bahan baku bisa diimpor.
Masalahnya, Kalbar tidak punya sumber listrik murah seperti itu. Berarti jalan buntu.
Kecuali pemerintah berani memutuskan ini: membangun pembangkit tenaga nuklir di pulau kecil di tengah laut itu.
Luas pulau itu rasanya lebih 200 hektare. Jauh dari daratan. Aman. Apalagi dengan teknologi nuklir masa kini.
Kalau semua itu bisa terwujud maka kita harus ingat: lokomotif pendorongnya adalah investasi Rp 3 triliun di pelabuhan Kijing itu.
Maka bisa jadi yang sekarang dianggap pemborosan itu ternyata lokomotif besar masa depan.
Gara-gara pelabuhan itu, jalan dilebarkan. Industri sawit dibangun. Hilirisasi bauksit terwujud. Listrik nuklir jadi kenyataan.
Maka Kalbar pun tidak hanya berstatus provinsi penerima nasib. Ia bisa merencanakan nasib. Kalau sempat.*
Penulis adalah wartawan senior Indonesia
