J5NEWSROOM.COM, Washington DC – Dengan sisa beberapa hari sebelum Pemerintah Amerika Serikat (AS) mungkin untuk pertama kalinya mengalami kondisi gagal bayar, Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan akhir pada hari Minggu (28/5/2023) dalam perjanjian untuk menaikkan plafon utang negara. Mereka juga mencoba untuk mengamankan cukup suara dari anggota partai masing-masing di DPR agar rancangan undang-undang yang mengatur kenaikan plafon utang itu dapat disahkan dalam sepekan ke depan.
Perjanjian akhir antara kedua pemimpin itu dikonfirmasi oleh seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut dan bersedia berbicara dalam kondisi anonim untuk membahas topik itu.
Presiden dari Partai Demokrat dan ketua DPR dari Partai Republik itu berdiskusi pada Minggu (28/5/2023) malam ketika para negosiator bergegas menyusun draf RUU agar para anggota kongres dapat meninjau berbagai kompromi yang dicapai, yang kemungkinan tidak akan didukung oleh anggota berhaluan kiri garis keras maupun kanan garis keras.
Alih-alih, Biden dan McCarthy berusaha mengumpulkan dukungan dari politisi moderat ketika Kongres juga sedang bergerak cepat mengejar pemungutan suara atas RUU tersebut sebelum mencapai tenggat waktu 5 Juni demi menghindari kondisi gagal bayar yang dampaknya akan sangat parah.
Kompromi itu diumumkan pada Sabtu (27/5/2023) malam waktu setempat, di mana isinya mencakup pemangkasan anggaran belanja negara yang dikhawatirkan akan memicu amarah sejumlah anggota Kongres saat mereka memerhatikan rinciannya. Meski demikian, ketika kembali dari kediaman pribadinya di Delaware, Biden mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia percaya diri RUU itu akan disahkan Kongres.
Bukan hanya Biden, McCarthy juga percaya diri saat berbicara di Gedung Kongres: “Pada akhirnya, orang-orang dapat memeriksanya bersama-sama agar dapat mengesahkannya.”
Hari-hari ke depan akan menentukan nasib Washington, apakah akan berhasil menghindari kondisi gagal bayar seperti yang lalu-lalu, atau justru mendorong perekonomian global memasuki krisis.
Di AS, kondisi gagal bayar dapat mengakibatkan membekunya pasar keuangan dan memicu krisis keuangan dunia. Para pakar mengatakan, jutaan lapangan kerja akan hilang, tingkat utang dan pengangguran akan melonjak, dan kejatuhan pasar saham dapat menghilangkan triliunan dolar kekayaan masyarakat. Semuanya akan terjadi kecuali kehancuran pasar obligasi pemerintah AS senilai $24 triliun.
Para pensiunan dan kelompok lain yang gusar sudah mulai membuat rencana darurat apabila program bantuan sampai terhambat.
McCarthy dan juru rundingnya menggambarkan kesepakatan itu sudah sesuai dengan keinginan Partai Republik meski sebenarnya tidak berhasil memangkas anggaran besar-besaran seperti yang mereka inginkan. Pejabat senior Gedung Putih memberi tahu perkembangan itu kepada para anggota Kongres dari Fraksi Demokrat dan menelepon langsung beberapa di antaranya untuk menarik dukungan.
Pada Minggu (28/5/2023), para negosiator bekerja keras untuk merampungkan draf RUU, sementara anggota Kongres mempertanyakan sejumlah hal.
Dukungan dari kedua partai dibutuhkan agar RUU itu disahkan DPR dan Senat AS sebelum tenggat waktu terjadinya kondisi gagal bayar pada 5 Juni mendatang. Para anggota kongres kemungkinan baru akan kembali bekerja pada Selasa (30/5/2023) setelah akhir pekan Hari Pahlawan. McCarthy sendiri sudah berjanji kepada para anggota kongres dirinya akan mengunggah draf RUU selama 72 jam sebelum pemungutan suara dilakukan.
Para negosiator menyetujui sebagian tuntutan Partai Republik untuk memperketat persyaratan kerja para penerima program bantuan makanan (food stamps), yang disebut anggota DPR Fraksi Demokrat sebagai hal yang tidak mungkin dilakukan.
RUU itu diperkirakan dapat segera dibagikan kepada DPR agar pemungutan suara dapat dilakukan sedini pada Rabu (31/5/2023), sebelum diserahkan kepada Senat apabila disetujui di DPR.
Poin utama dari kompromi itu adalah kesepakatan mengenai anggaran selama dua tahun, yang pada intinya akan mempertahankan jumlah anggaran tahun fiskal 2023 pada tahun fiskal 2024, sambil meningkatkan anggaran pertahanan dan veteran, serta membatasi peningkatan anggaran maksimal 1 persen pada tahun fiskal 2025. Itu semua dilakukan sembari menaikkan batas pinjaman alias plafon utang, selama dua tahun, mendorong isu politik yang volatil itu melewati periode pemilihan presiden berikutnya.
Partai Republik berhasil memperoleh tuntutan mereka untuk memperketat persyaratan kerja bagi penerima bantuan pemerintah. Pengetatan itu memastikan orang-orang penerima bantuan makanan berusia 49 sampai 54 tahun harus memenuhi persyaratan kerja, apabila mereka tidak berkebutuhan khusus dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Sementara itu, Biden juga berhasil mengamankan pengecualian bagi veteran dan tunawisma.
Kesepakatan itu juga mengubah UU Kebijakan Lingkungan Nasional dengan menunjuk “satu lembaga utama” yang mengembangkan tinjauan lingkungan, dengan harapan menyederhanakan proses.
Kesepakatan itu juga menghentikan sejumlah pendanaan untuk mempekerjakan agen-agen lembaga pajak negara (IRS) baru, sesuai harapan Partai Republik, membatalkan anggaran bantuan virus corona sebesar kurang lebih $30 miliar, serta mempertahankan anggaran sebesar $5 miliar untuk pengembangan vaksin COVID-19 generasi berikutnya.
Kesepakatan itu tercapai setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan kepada Kongres bahwa AS bisa gagal membayar kewajiban keuangannya per 5 Juni – empat hari lebih lambat dari perkiraan sebelumnya – apabila Kongres tidak segera mengambil tindakan. Kenaikan plafon utang yang kini berada pada angka $31 triliun memungkinkan negara untuk mengambil lebih banyak pinjaman untuk membayar tagihan-tagihannya yang sudah diasuransikan.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
