Pemerintah Indonesia Didorong Bersikap Tegas atas Usul Pembagian Masjid Al Aqsa

Umat Muslim berdoa pada malam Laylat al-Qadr, salah satu malam paling suci selama bulan puasa Ramadan, di luar “Dome of the Rock” di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem 17 April 2023 (Foto: AFP)

J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh pada hari Senin (12/6/2023) mengajak negara-negara Arab dan yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, untuk mencegah Israel membagi kompleks Masjid Al-Aqsa diantara warga Muslim dan Yahudi. Shtayyeh memperingatkan rencana Israel itu dapat memicu kemarahan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peringatan itu disampaikannya menanggapi usul seorang anggota parlemen Israel dari Partai Likut, Amit Halevi, yang mengusulkan pembagian kompleks Masjid Al Aqsa itu dan penghapusan status Yordania sebagai pengampu situs suci tersebut.

Berbicara pada situs berita Zman Yisrael, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post, Halevi mengatakan dengan pembagian itu maka warga Muslim akan menguasai ujung selatan kompleks seluas 37 hektar yang mencakup Masjid Al Aqsa, sementara warga Yahudi menguasai bagian tengah yang mencakup Tembok Ratapan dan Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock).

Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Machmudi mengingatkan “rencana pembagian kompleks Masjid Al Aqsa itu bukan sekadar pembagian ruang, tetapi penguasaan wilayah oleh Israel. Jika rencana ini disetujui dan dijalankan, akan mengancam posisi Masjid Al Aqsa dan memperkecil peluang umat Muslim untuk mendayagunakan situs itu.”

Yon menyerukan pemerintah Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya untuk “menyampaikan seruan bersama menentang perluasan penguasaan Israel terhadap kompleks Masjid Al Aqsa, yang kelak mendasari upaya lobi negara-negara Uni Eropa yang selama ini mengkritisi sikap kelompok garis keras Israel.”

Jika Israel benar-benar menyetujui undang-undang yang membagi kawasan kompleks Al Aqsa, tambah Yon, maka hal ini akan sangat merugikan Palestina yang tidak lagi memiliki legitimasi untuk bertahan di Yerusalem Timur. Hal ini akan semakin mempersulit upaya mencapai solusi dua negara, sesuatu yang mustahil diwujudkan jika Israel telah menguasa seluruh wilayah Palestina, termasuk kompleks Masjid Al Aqsa. Hampir tidak ada jaminan, Israel tidak akan menguasai Israel seluruhnya, tegas Yon.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim yang juga menyerukan pemerintah untuk memastikan keamanan situasi di kompleks Masjid Al Aqsa yang akhir-akhir ini tegang.

“Agenda Israel itu begitu (menguasai seluruh kompleks Masjid Al Aqsa.red) sehingga penolakan terjadi di kalangan masyarakat Muslim dan masyarakat internasional. Menurut saya, justeru negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan negara manapun yang menghargai kedaulatan, semestinya memperjuangkan hak-hak akses seperti yang selama ini sudah jalan tapi kemudian dianeksasi oleh Israel,” kata Sudarnoto.

Sementara terkait permintaan dari Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Sudarnoto menilai harus ada kesepakatan internal dulu di pihak Palestina, yang diramaikan dengan keberadaan beberapa faksi.

Hingga laporan ini disusun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah belum bisa dimintai komentarnya.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah