LAPORAN: Alia Safira

J5NEWSROOM.COM, Batam – Wakil Walikota Batam H. Amsakar Achmad menjelaskan alasan ketidakhadiran para camat dan lurah se-Kota Batam itu, dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (11/7/2023) lalu.

Ketidakhadiran 12 Camat dan 64 Lurah se-Kota Batam itu karena pada hari yang sama, Pemko Batam memiliki agenda sosialisasi Rupa Bumi dan Geospasial, dimana acara tersebut juga harus dihadiri oleh seluruh camat dan lurah.

“Ada kegiatan terkait Rupa Bumi dan Geospasial, kalau tak salah di harbourbay (boleh ditanya Kadiskominfo). Sehingga Camat dan Lurah hadir di sana, karena mereka perlu memahami itu,” ungkap Amsakar Achmad kepada wartawan usai mengikuti sidang paripurna DPRD Batam, Rabu (12/7/2023).

Artinya, lanjut Amsakar, di wilayah kecamatan dan kelurahan akan ada pemaparan sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya. Seperti apa penataan kota Batam dari sisi Rupa Bumi dan Geospasial, sehingga camat dan lurah perlu memahami itu.

Untuk itu, Amsakar meminta kepada masyarakat, khususnya warga Kota Batam, agar ketidakhadiran para camat dan lurah pada acara di Tanjungpinang itu tidak diartikan secara negatif. Tentunya, Pemko Batam memeliki alasan tersendiri, di samping itu, dengan kehadiran dirinya di acara tersebut diharapkan persepsi negatif masyarakat tidak meluas.

“Karena kondisi seperti itu, Pak Wali (Muhammad Rudi) sebagai pimpinan, melalui PO pimpinan Pak Wali mengamanahkan kepada saya untuk hadir. Inilah cara kita menghormati agenda itu,” ucap Amsakar Achmad.

“Amsakar hadir dan Alhamdulillah sekaligus mewakili 64 lurah. Maksudnya begini, dengan kehadiran saya itu, mudah-mudahan 64 kelurahan dan 12 kecamatan ini selesai,” sambungnya.

Ditambahkan Amsakar, pada agenda Gubernur Provinsi Kepri tersebut, bukan hanya dirinya yang hadir mewakili Pemko Batam. Namun, hadir juga Kepala Bagain (Kabag) Tapem, Indra Praja.

BACA JUGA: Seluruh Camat dan Lurah Batam Tak Hadiri Rakor dengan Gubernur Kepri, Ini Alasannya…

“Saya tekankan betul kepada pak Indra, agar materi yang dipaparkan oleh kementrian dalam negeri direkam dengan baik, paparan itu kita minta PDFnya. Setelah dari sini nanti segera distribusikan sosialisasi yang dilakukan itu kepada camat dan lurah. Saya yakin tidak ada persimpangan informasi dari itu,” pungkas Amsakar Achmad.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad menanggapi adanya kota di Kepri yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya. Ke depan, Gubernur Ansar berharap agar bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.

Rakor tersebut dilaksanakan dalam upaya memperkuat peran dan kualitas Camat dan Lurah yang menjadi perpanjangan tangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Camat dan lurah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, ke depannya koordinasi yang baik antara kami sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik,” ujar Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar Ahmad juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Saya berharap camat dan lurah dapat menjadi pelayan publik yang baik, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita harus bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” tambah Gubernur Ansar Ahmad.

Editor: Agung