IA ITB Kepri Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Bentrokan di Pulau Rempang Batam

*_{Ketua IA-ITB Wilayah Kepri Bambang Hendrawan dan Sekretaris Teguh Kusuma saat menggelar rapat membahas situasi di Pulau Rempang Kota Batam. (Foto: Humas IA ITB Kepri)}*

LAPORAN: Alia Safira

J5NEWSROOM.COM, Batam – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan 5 point pernyataan sikap atas pengembangan Pulau Rempang Kota Batam yang berujung bentrokan di Jembatan IV antara warga Melayu Pulau Rempang dengan aparat gabungan, Kamis (7/9/2023) lalu.

IA-ITB Wilayah Kepri mendukung pengembangan Pulau Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kawasan Batam dan khususnya Pulau Rempang Kota Batam.

Maka, untuk meredam situasi yang memanas tersebut dan agar terbangun iklim investasi yang lebih kondusif dan baik untuk semua masyarakat Batam, IA-ITB Wilayah Kepri mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Seluruh pihak agar menghindari tindakan kekerasan dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

2. Proses pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan mediasi melibatkan unsur perguruan tinggi di wilayah Kepri.

3. Penyiapan pembangunan Kampung Baru Nelayan meliputi perumahan, fasilitas umum fasilitas sosial sesuai yang direncanakan bagi penduduk yang terdampak dan memenuhi syarat, agar segera digesa dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

4. Penyesuaian kembali waktu pelaksanaan proses hijrah penduduk yang terdampak dan memenuhi syarat, seiring dengan kesiapan pembangunan Kampung Baru Nelayan

5. Komunikasi publik yang lebih intensif dan interaktif dengan mengedepankan narasi yang dibangun dari perspektif kepentingan Masyarakat

Pernyataan sikap ini ditandantangani oleh Ketua IA-ITB Wilayah Kepri Bambang Hendrawan dan Sekretaris Teguh Kusuma.

Sementara itu, IA-ITB Wilayah Kepri Wirya Putra Sar Silalahi kepada BATAMTODAY.COM, Minggu (10/9/2023) mengatakan, BP Batam mengevaluasi timeline-nya lagi sebelum melanjutkan proses relokasi rumah warga Pulau Rempang dari 16 kampung tua.

“Sebaiknya BP Batam mengevaluasi timeline-nya lagi. Perlu dibuat rumah contoh, kalau perlu ada masyarakat yang pindah terlebih dahulu ke rumah contoh, sebagai contoh real. Sehingga masyarakat merasa itu nyata, bukan PHP,” ujar Wirya sembari berharap agar semua pihak dapat menjaga situasi Kota Batam tetap kondusif bagi investasi dan pariwisata.