LAPORAN: Alia Safira

J5NEWSROOM.COM, Batam – Acara pembukaan Pelatihan Digital IKM (Industri Kecil Menengah) dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Hotel Harmoni One Hotel, Batam Center, Senin 30 Oktober 2023 lalu itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak terlalu menarik atensi media untuk meliputnya.

Tetapi, potongan video amatir berisi pidato Walikota Batam ex-officio Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi yang melesat dari ruangan pertemuan itulah yang justru viral dan menjadi headline berbagai media. Lokal maupun nasional. Soal aksi demo solidaritas penolakan penggusuran warga etnis Melayu di Pulau Rempang Kota Batam, Senin 11 September 2023 lalu.

Dalam video potongan pidato viral itu, Rudi menuding ada oknum di Pemprov Kepri yang mendalangi aksi demo anarkis tersebut. Dalang aksi itu diketahui Rudi dari pengakuan keluarga pelaku aksi demo anarkis yang saat ini ditahan di Polresta Barelang. Istri dan keluarga mereka telah bertemu dengan Rudi untuk meminta bantuan agar Walikota Batam itu bersedia menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan.

“Keluarga massa aksi itu menemui saya. Yang nyuruh dulu menyebut bahwa mereka akan diurus. Kenapa saya tahu, karena mereka berbicara ke saya,” ungkap Rudi.

Ternyata, ungkap Rudi dalam potongan video itu, kebanyakan massa aksi demo anarkis itu berasal dari luar Kota Batam, seperti Tanjungpinang dan Daik Lingga. Karena itulah, Rudi berjanji akan membongkar semua fakta-fakta aksi demo 11 September 2023 itu.

BACA JUGA: Ribuan Masyarakat Melayu Demo di Depan Kantor BP Batam, Kaca-kaca Pecah!

“Akan saya buka semua. Bahwa ini ada dugaan keterlibatan oknum Pemprov Kepri. Saya tidak akan sebut siapa, tapi kira-kira ada di sana bapak-ibu sekalian,” tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Provinsi Kepri, H. Ansar Ahmad mengatakan, tudingan yang dilontarkan Walikota Batam itu bukan kali pertama. Bahkan, Muhammad Rudi, kata Ansar, acap kali melontarkan isu yang meresahkan masyarakat.

“Saya kira Walikota sudah beberapa kali juga bicara seperti itu. Informasi yang tak jelas tak usah disampaikan, kalau ngomong harus bertanggung jawab,” kata Gubernur Ansar saat ditemui di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Rabu (1/11/2023).

Gubernur Ansar juga meminta Muhammad Rudi untuk membuka apa yang diketahui terkait kericuhan di depan Kantor BP Batam itu. “Oknum Pemprov Kepri siapa? Jelaskan, jangan seperti itu,” kata Ansar, kesal.

Ansar melanjutkan, jika Rudi tidak mampu menyelesaikan masalah Rempang, janganlah melemparkan tuduhan tidak jelas. Tudingan Rudi yang meresahkan seperti itu sepertinya untuk menutupi ketidakmampuannya menyelesaikan masalah Rempang.

“Jangan karena tidak mampu selesaikan sesuatu, malah lempar isu. Itu tidak baik. Sudah, selesaikan saja tugas BP sampai tuntas,” tegas Ansar.

BACA JUGA: Polisi Tangguhkan Penahanan 8 Warga Melayu Pulau Rempang, Aksi Demo Jilid-2 Batal

Mantan anggota DPR RI itu juga meminta Rudi agar fokus menuntaskan program investasi di Pulau Rempang yang akan dijadikan Rempang Eco-City. Sebab, proyek tersebut sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dan BP Batam sebagai pilot project-nya untuk di daerah.

“Selesaikan ini, karena ini program pemerintah, dan perhatikan juga masyarakat. Jangan membentuk image yang tidak baik, sehingga membuat ricuh seperti ini,” imbuhnya.

Selain mendapat tanggapan dari Ansar, tudingan Rudi itu juga direspon anggota DPRD Kepri Taba Iskandar yang meminta Polda Kepri melakukan pemeriksaan terkait pernyataan Rudi itu. “Tidak harus menunggu laporan. Video yang beredar itu sudah menjadi konsumsi publik,” ujar Taba Iskandar.

Taba Iskandar yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kepri itu juga mengungkapkan, jika seseorang mengetahui pelaku tindak pidana, sudah sepatutnya tidak menutup-tutupinya. “Beliau berarti sudah mengetahui, yang dia sampaikan ada pelaku. Barang siapa melindungi pelaku tindak pidana itu melanggar, mengingat kasus ini telah berjalan di proses hukum,” lanjut Taba.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta Rudi sebagai tokoh publik agar tidak asal mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kehebohan di tengah-tengah masyarakat. Karena pernyataan sepeti itu dapat menyakiti hati dari keluarga para pengunjuk rasa bela Rempang yang saat ini tengah berproses hukum. “Saya meminta Polda untuk melakukan pemanggilan,” tegasnya.

Tanggapan lain juga datang dari Pemimpin Muda Nasional 2023 Alfi Riyan Saputra, yang menilai tudingan Rudi tersebut seperti ingin memecah belah suasana dan tidak ingin menjaga kerukunan dan persatuan di daerah, khususnya perihal polemik Pulau Rempang. Juga, terkesan cuci tangan dan tidak mendidik generasi muda.

BACA JUGA: Aksi Demo Ribuan Masyarakat Melayu Pulau Rempang-Galang Temui Jalan Buntu

Alfi Riyan Saputra pun menekankan, masalah Rempang harus diselesaikan dengan serius dengan pendekatan kebudayaan, karena mempunyai sejarah panjang dan sangat penting dalam perjalanan bangsa.

“Kami rasa pesan yang disampaikan Wali Kota Batam terlalu mengandung unsur perpecahan di daerah dan tidak mendidik bagi generasi muda. Tentu hal ini akan berdampak adanya perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Alfi di Tanjungpinang, Jumat (3/11/2023).

Anggota Ikatan Alumni Keluarga Besar Kebangsaan Lemhannas RI (IKAL Lemhannas) 2023 itu menambahkan, saya menyarankan pak Rudi untuk belajar lebih banyak berdialog di ruang publik. Jikalau memang pak Rudi mengatakan ini ditunggangi oknum Pemprov Kepri, sertakan bukti dan sebutkan orangnya.

“Ajarilah pemuda dan generasi milenial Kepulauan Riau dengan berpolitik yang sejuk dan santun. Bukan politik pecah belah seperti ini,” tegasnya mengakhiri.

Meluruskan semua tanggapan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan mengungkapkan, potongan video yang beredar terkait pidato Walikota Batam itu, tidak benar.

Rudi Panjaitan menjelaskan, pesan dari pidato Rudi itu sebenarnya lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, agar ke depannya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

BACA JUGA: Warga Melayu Pulau Rempang Menangis Saat Silaturahmi dengan Amien Rais

“Sebelum pidato, Pak Wali sudah berpesan, agar pidato saat itu jangan direkam, hal ini takut adanya multitafsir oleh masyarakat. Kalau teman media mungkin paham. Kalau masyarakat luas kan belum tentu memahami kode etik itu,” ungkap Rudi Panjaitan saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (3/11/2023).

Edukasi yang dimaksud Walikota Batam itu kepada masyarakat, agar tidak hanya kepada ajakan demontrasi seperti yang terjadi pada 11 September 2023 di depan Kantor BP Batam itu saja, tapi edukasi tersebut juga disebutkan secara umum. Ke depan, masyakarat jangan mudah lagi terpancing dengan ajakan yang disertai iming-iming materi dan lainya, karena hal itu akan merugikan masyarakat itu sendiri.

“Jadi, kenapa muncul bahasa terkait demo warga Rempang, sebab, keluarga korban yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian itu mengadu ke bapak (Muhammad Rudi) yang kapasitasnya sebagai Walikota Batam. Mereka meminta keluarga mereka yang ditahan itu bisa dibebaskan atau diberikan jaminan. Nah, di sanalah mereka menceritakan terkait ajakan demontrasi dan iming-iming oleh oknum, jadi tidak ada tuding menuding,” papar Rudi Panjaitan.

“Mereka menceritakan kondisi riilnya ke Pak Wali, bahwa keluarga mereka ikut demo bukan atas kemauan sendiri. Ada yang menyuruh, ada yang janjikan materi. Itu yang mereka sampaikan ke Pak Wali Kota, bukan Pak Wali yang menciptakan cerita, apalagi menuding,” jelasnya mengakhiri.

Editor: Agung