J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pelantikan Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi KSAD berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Usai diambil sumpah jabatannya, Maruli kembali menegaskan netralitas TNI, khususnya Angkatan Darat, dalam menghadapi pemilu umum (pemilu) presiden pada 2024 mendatang. Netralitas personil TNI dalam pemilu, katanya, juga merupakan arahan khusus dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden juga menekankan bahwa angkatan darat (AD) sebetulnya berdasarkan survei sudah baik. Kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik, dan juga mengenai netralitas yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi AD yang sudah baik untuk hal-hal yang seperti itu. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI, AD khususnya, tidak netral dalam pemilu,” ungkap Maruli.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga menyoroti program kerja di TNI AD khususnya mengenai penyelesaian konflik di wilayah Papua. Menurutnya, penyelesaian konflik di bumi cendrawasih tersebut harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya TNI AD atau TNI pada umumnya.

“Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran tentang lawan gerilya, kıta Indonesia termasuk hebat. Tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Intinya dari perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang harus kita tingkatkan khususnya di Papua. Di internal kıta di AD saya pikir kualitas personel itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang sekolah di luar dan pelatihan-pelatihan kita akan evaluasi,” katanya.

Maruli lebih lanjut mengatakan, wacana pembentukan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi masih dikaji. Menurutnya, banyak pertimbangan yang harus dilakukan sebelum hal tersebut diputuskan.

“Kıta lihat kepentingannya. İni juga sebetulnya dulu beberapa tahun terakhir, Kalimantan jadi dua, bagaimana nanti kepentingan provinsi tersebut apakah bisa tertangani dengan 2-3 provinsi dengan satu kodam, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari. Karena membentuk seperti itu selain cost juga dinamika-dinamika kita perlu pelajari dan perlu waktu. Masih progress,” jelasnya.

Setelah kurang lebih dua bulan menjalani pengobatan di Singapura karena sakit, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan mertua dari Letjen Maruli Simanjuntak hadir di Istana Negara. Rasa haru pun tidak mampu dibendung Luhut ketika mengucapkan selamat kepada menantunya itu usai dilantik.

Luhut pun sempat menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Jokowi sambil berurai air mata. Jokowi pun tampak menenangkan Luhut.

Maruli mengatakan, Luhut memang khusus terbang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikannya di sela-sela proses pemulihan kesehatannya di Singapura. Rasa haru tersebut, salah satunya, kata Maruli, disebabkan cita-cita Luhut semasa aktif di TNI dulu yang ingin menjadi KSAD.

“Ya Pak Luhut dulu punya cita-cita jadi KSAD cuma sekarang cukup mantu nya saja lah,” katanya.

Luhut pun katanya akan kembali terbang ke Singapura esok hari untuk menjalani proses pemulihan kesehatannya.

Pengamat Militer Khairul Fahmi menyatakan penunjukan Maruli sebagai KSAD yang baru cukup eligible dari segi pengalaman kerja. Maruli, katanya juga, mempunyai faktor kedekatan dengan Jokowi.

“Jadi pendekatan dan garansi kepercayaan yang berperan menjadi poin tambahan selain eligibilitas.Dalam artian selain harus diakui bahwa Pak Maruli sejak awal sudah punya kedekatan kepercayaan, dua hal yang selalu bisa dibilang menjadi bagian dari pertimbangan Jokowi ketika menunjuk pimpinan TNI selain kriteria rekam jejak, kapabilitas, prestasi maupun pengalaman tugas dan jabatan. Dari sekian banyak bintang tiga yang dianggap layak kompeten ada 15, ya kan harus ada satu,” ungkap Fahmi.

Kekhawatiran adanya konflik kepentingan dengan dipilihnya Letjen Maruli, menurutnya, tidak beralasan. Khairul menjelaskan, tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga selalu memilih atau menunjuk jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya berdasarkan faktor kedekatan selain pengalaman yang mumpuni.

“Kita gak boleh ahistoris. Seolah-olah ini baru terjadi sekarang. Padahal menjelang pemilu 2019 lalu itu Panglima TNI, KSAD, Kapolri, Pak Hadi Tjahjanto, Pak Andi Perkasa, itu semua jelas orang-orang yang dekat dengan Presiden. Ada kekhawatiran yang digaungkan terus terkait potensi keberpihakan TNI\Polri di tahun politik. Kalau kita lihat di tahun 2019 TNI/Polri di klaim netral. Kemudian apa yang membedakan dengan hari ini? Pola penunjukannya tetap, yang berbeda hanya kontemplasi politiknya yang dulu kawan jadi lawan,” katanya.

Lebih jauh, kata Khairul, yang perlu menjadi perhatian lain dari KSAD yang baru ini adalah agenda perubahan doktrin di lingkungan TNI AD, agar senantiasa selaras dan mampu menjawab tantangan dan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh para prajurit terutama yang bersifat nonkonvensional.

“Artinya kompetensi prajurit perlu ditingkatkan terutama untuk potensi ancaman di masa depan yang bersifat nonkonvensional dan hibrida. Selain juga sebagai pembina kekuatan dan operational TNI AD, Pak Maruli juga harus memusatkan perhatian pada upaya memelihara, meningkatkan, dan kemudian memperkaya kemampuan para orajurit dan sarana serta prasarananya, supaya mampu menjawab dan mengantisipasi ancaman ke depan termasuk tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah