J5NEWSROOM.COM, Texas – Para penentang menyebut UU tersebut sebagai upaya paling dramatis yang dilakukan sebuah negara bagian untuk mengatur imigrasi sejak undang-undang Arizona tahun 2010 yang oleh para pengecam disebut sebagai undang-undang “Show Me Your Papers” atau “Tunjukkan Dokumen Anda” yang ditolak oleh Mahkamah Agung AS.
Penegakan imigrasi adalah tanggung jawab federal, dan undang-undang Texas itu kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum.
UU ini memungkinkan petugas penegak hukum Texas untuk menangkap orang-orang yang dicurigai memasuki AS secara ilegal. Setelah ditahan, mereka kemudian harus mematuhi perintah hakim Texas untuk meninggalkan AS atau dituntut atas tuduhan pelanggaran ringan yaitu masuk secara ilegal. Migran yang tidak meninggalkan AS bisa menghadapi penangkapan lagi dengan tuduhan kejahatan yang lebih serius.
Abbott, yang menandatangani undang-undang baru itu di depan pagar perbatasan di Brownsville, memperkirakan jumlah orang yang menyeberang secara ilegal ke Texas akan turun “lebih dari 50 persen, mungkin 75 persen.”
“Pasal 1 ayat 10, Konstitusi Amerika Serikat memberikan wewenang kepada negara bagian untuk mengambil tindakan membela diri. Dan itulah yang dilakukan Texas,” jelasnya.
Partai Republik di Texas semakin menentang otoritas pemerintah federal AS terkait imigrasi, dan mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan perbatasan selatan sepanjang 3.149 kilometer.
Texas telah mengirim lebih dari 65.000 migran ke kota-kota di seluruh Amerika sejak Agustus 2022 dan baru-baru ini memasang kawat berduri di sepanjang tepi sungai Rio Grande, yang telah menjerat dan melukai beberapa pencari suaka.
Seorang migran wartawan asal Venezuela mengatakan ia terpaksa menjadi migran. “Saya bekerja sebagai awak media, dan kami harus mengatakan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau ditangkap. Itu salah satu alasan mengapa kami meninggalkan Venezuela,” jelasnya.
Pemerintah AS pada hari Senin menutup untuk sementara waktu dua perlintasan kereta api di Texas dan mengalihkan petugas membantu pemrosesan migran. Operator kereta api mengatakan penutupan di lintasan Eagle Pass dan El Paso akan menghambat perdagangan menjelang Natal.
Troy Miller, penjabat komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, mengatakan pihak berwenang menyaksikan banjir migran “yang belum
pernah terjadi sebelumnya” di perbatasan tersebut, mencapai 10.000 penyeberangan selama beberapa hari pada Desember.
Penutupan jalur kereta api ini merupakan respons terhadap semakin banyaknya migran yang bepergian dengan kereta barang, khususnya selama seminggu terakhir.
Pakar hukum mengatakan peraturan baru di Texas ini melanggar kewenangan pemerintah Amerika dalam penegakan hukum imigrasi, dan kelompok American Civil Liberties Union of Texas mengatakan mereka akan menuntut peraturan tersebut di pengadilan. Lebih dari 20 anggota Kongres dari Partai Demokrat juga menandatangani surat yang mendesak Departemen Kehakiman AS untuk menuntut penghentian undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai RUU Senat, Senate Bill 4 (SB 4).
“SB 4 berbahaya bagi masyarakat Texas dan mengganggu kewenangan eksklusif pemerintah federal atas imigrasi dan urusan luar negeri,” bunyi surat itu.
Pemerintah Meksiko juga mengecam tindakan tersebut. Berdasarkan perjanjian bilateral dan internasional, Meksiko diharuskan menerima deportasi warga negaranya sendiri, namun tidak bagi negara lain.
Berdasarkan undang-undang Texas, migran yang diperintahkan untuk pergi akan dikirim ke pelabuhan masuk di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, meskipun mereka bukan warga negara Meksiko.
Ketika terjadi perdebatan di DPR Texas pada bulan November, anggota DPR dari Partai Republik David Spiller menampik kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan digunakan sebagai jaring untuk menangkap semua migran di Texas. Dia mengatakan penegakan hukum sebagian besar akan dilakukan di daerah perbatasan dan menolak upaya Partai Demokrat untuk mempersempit undang-undang tersebut, termasuk usulan penempatan polisi di kampus-kampus.
“Ini bukan berarti ‘mengumpulkan semua orang yang berada di sini secara ilegal dan mengirim mereka kembali ke Meksiko,’” katanya.
Para penentang UU baru ini menuduh Partai Republik di Texas menggunakan perangkat hukum tersebut sebagai sarana untuk memaksa mayoritas baru Mahkamah Agung yang konservatif agar meninjau kembali keputusan penting di Arizona pada tahun 2012. Pada saat itu, Hakim Anthony Kennedy mengatakan Arizona mungkin memiliki “rasa frustrasi yang bisa dipahami” terhadap imigran yang tinggal di Arizona secara ilegal tetapi tidak bisa menerapkan kebijakan yang “memperlemah hukum federal.”
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
