J5NEWSROOM.COM, Tokyo – Kantor Kejaksan Jepang, Jumat (19/1), mendakwa dua anggota parlemen terkait skandal dana sehingga menambah tekanan pada Perdana Menteri Fumio Kishida yang tingkat dukungan publiknya anjlok.
Kedua anggota parlemen itu, bersama dengan beberapa anggota staf faksi-faski Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, dituduh melanggar undang-undang pengendalian dana politik, menurut dokumen gugatan yang dilihat oleh AFP.
Peringkat jajak pendapat untuk pemerintahan Kishida berada pada level terburuk sejak LDP kembali berkuasa pada tahun 2012, akibat kemarahan pemilih terhadap inflasi, dan serangkaian skandal sebelumnya.
Inti dari skandal terbaru ini adalah suap, yang diduga diberikan kepada anggota partai yang penjualan tiketnya untuk acara-acara penggalangan dana melebihi kuota.
Jaksa menuduh anggota parlemen Yasutada Ohno berkonspirasi dengan sekretarisnya untuk menyembunyikan sumbangan politik senilai lebih dari 51 juta yen ($345.000) dari tahun 2018 hingga 2022.
Anggota parlemen Yaichi Tanigawa dan sekretarisnya juga dituduh menyembunyikan lebih dari 43 juta yen pada periode yang sama.
Kedua anggota parlemen tersebut berasal dari faksi terbesar Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, yang sebelumnya dipimpin oleh mantan perdana menteri Shinzo Abe, yang dibunuh pada tahun 2022.
Staf administrasi lainnya dari faksi yang dipimpin Kishida hingga saat ini, dan dari faksi lainnya, juga didakwa pada hari Jumat.
Faksi-faksi telah lama berperan penting dalam kinerja LDP, di mana perdana menteri biasanya mendistribusikan posisi-posisi penting dengan mempertimbangkan politik faksi.
Awal bulan ini, jaksa menangkap anggota parlemen dari partai berkuasa Yoshitaka Ikeda dan sekretarisnya. Mereka dilaporkan menerima suap sekitar 48 juta yen.
Pada bulan Desember, Kishida memecat juru bicara pemerintah, menteri perdagangan dan dua menteri lainnya – semuanya berasal dari faksi Abe.
Tuduhan pada hari Jumat ini muncul sehari setelah Kishida menyatakan niatnya untuk membubarkan faksi yang sebelumnya ia pimpin “untuk memulihkan kepercayaan publik.”
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
