J5NEWSROOM.COM, Washington – Unjuk rasa buruh di China telah meningkat pesat sejak Agustus tahun lalu, menurut kelompok hak asasi manusia, terutama menjelang Tahun Baru Imlek, yang dimulai akhir pekan lalu

Demo-demo buruh meningkat lebih dari tiga kali lipat pada kuartal keempat 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, menurut data yang dikumpulkan oleh China Dissent Monitor dari kelompok hak asasi internasional yang berbasis di New York, Freedom House, yang melacak unjuk rasa di China. Para analis mengatakan kerusuhan tersebut terkait dengan kondisi kerja yang buruk dan kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung di China.

China Dissent Monitor mencatat terdapat 777 demo buruh di China antara September dan Desember 2023, dibandingkan dengan 245 unjuk rasa pada periode yang sama pada 2022.

Data independen dari Buletin Buruh China yang berbasis di Hong Kong, yang mempromosikan hak-hak pekerja China, mencatat adanya tambahan 183 demo antara 1 Januari dan 3 Februari, termasuk 40 demo di Provinsi Guangdong saja.

Kevin Slaten, yang memimpin China Dissent Monitor, mengatakan unjuk rasa pekerja sering kali dikaitkan dengan perselisihan upah dan keselamatan kerja.

“Masalah jangka panjang yang mendasari perselisihan ini di China adalah lemahnya penegakan perlindungan tenaga kerja dan kurangnya serikat pekerja yang independen dan efektif,” kata Slaten kepada VOA dalam pernyataan melalui email.

Slaten mengatakan sebagian besar unjuk rasa yang dianalisis oleh China Dissent Monitor berukuran kecil. Separuh dari jumlah demo yang dianalisis dihadiri oleh kurang dari 10 peserta dan 4o persen lebih banyak memiliki antara 10 dan 99 pengunjuk rasa.

Li Qiang, pendiri dan direktur eksekutif China Labour Watch yang berbasis di New York, yang mengadvokasi gerakan buruh China, mengatakan bahwa selain perlambatan ekonomi China, “ledakan” di sektor real estat dan berkurangnya kegiatan manufaktur juga menjadi salah satu faktornya.

“Masalah ekonomi tingkat tinggi di China pada akhirnya menjadi dasar meningkatnya protes buruh tahun ini,” kata Li kepada VOA melalui email. “Karena berkurangnya pesanan manufaktur, banyak perusahaan menghadapi tantangan keuangan yang berdampak pada pekerja.”

Pekerja konstruksi kemungkinan besar akan melakukan demo, kata Slaten, terutama mengingat kesulitan besar yang dihadapi sektor real estate China, terutama kebangkrutan pengembang properti besar Evergrande Group.

“Perlambatan ekonomi China dan khususnya krisis yang sedang berlangsung di sektor properti dan dampaknya terhadap pekerja konstruksi berkontribusi terhadap lonjakan perbedaan pendapat di kalangan buruh,” tulis Slaten.

Pekerja migran konstruksi, yang menurut Li seringkali tidak memiliki kontrak yang mengikat secara hukum dengan karyawannya, sangat terpukul oleh jatuhnya sektor properti.

Akhir tahun lalu, Anggota Dewan Negara China Shen Yiqin memperingatkan akan adanya hukuman “berat” bagi majikan yang dengan sengaja menunda pembayaran gaji pekerjanya dan mendesak pemerintah daerah untuk memastikan semua pekerja menerima gaji tepat waktu. Shen menyampaikan pernyataannya pada telekonferensi nasional mengenai tunggakan gaji menjelang liburan Tahun Baru Imlek.

Liu Jun, seorang migran dari Provinsi Sichuan yang bekerja di bidang konstruksi di Xinjiang, mengatakan dia telah menunggu hampir dua bulan untuk menerima gajinya.

“Ini hampir akhir tahun dan saya belum diberi uang,” kata Liu kepada VOA Mandarin. “Ini semua adalah uang hasil jerih payah para pekerja konstruksi, dan mereka harus dibayar setelah pekerjaan selesai.”

Ma Hui, seorang pekerja konstruksi dari Provinsi Hebei yang juga bekerja di Xinjiang, mengatakan bahwa bosnya tidak membayar pekerja selama tiga bulan pada tahun lalu. Dia juga hanya menyediakan mie, garam, dan kecap asin bagi para pekerja untuk dimakan.

“Selama periode itu, saya tidak punya biaya hidup selama beberapa bulan, dan bos saya tidak mau meminjamkan uang kepada saya,” kata Ma kepada VOA Mandarin. “Saya bahkan tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti tisu toilet dan pasta gigi. ”

Li mengatakan kekurangan anggaran pemerintah daerah menghalangi mereka untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran.

“Di masa lalu, pemerintah China telah menginvestasikan modal setiap tahunnya untuk mengurangi tekanan likuiditas perusahaan dan mengurangi jumlah tunggakan upah secara keseluruhan menjelang akhir tahun,” tulis Li.

“Selain itu, mereka juga akan memperkuat penerapan aparat pengawasannya untuk memerangi perselisihan perburuhan. Namun tahun ini, situasinya berubah karena Pemerintah China [terutama di tingkat lokal] menghadapi tekanan keuangan.”

Zhang Chao, seorang pekerja dari Provinsi Zhejiang yang membantu membangun fasilitas di Beijing untuk Olimpiade Musim Dingin 2022, mengatakan dia berharap tunjangan pekerja konstruksi dapat meningkat sepadan dengan sulitnya, dan berbahayanya pekerjaan yang mereka lakukan.

“Pekerja migran memiliki kemampuan yang terbatas dan hanya dapat melakukan pekerjaan yang paling berat dan melelahkan, menukar nyawa dan kesehatan dengan uang,” kata Zhang kepada VOA Mandarin.

“Harapan terbesar saya di industri ini adalah tidak takut akan kesulitan dan keringat, dan saya hanya berharap bisa mendapatkan gaji yang layak saya dapatkan.”

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Agung