J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Komisaris Jendral UNRWA – badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina – Philipe Lazarini pada Kamis (9/5) menutup untuk sementara waktu kantor badan itu di Yerusalem setelah pengunjuk rasa Israel membakar kantor itu. Berbicara di X, Lazarini mengatakan tidak ada staf yang terluka karena aksi pembakaran kantor yang terjadi untuk kedua kalinya itu. Namun, sejumlah staf harus memadamkan sendiri api yang berkobar cepat karena petugas pemadam kebakaran dan polisi terlambat datang.
Lazzarini menyebut insiden itu sebagai “perkembangan yang keterlaluan,” dan bahwa “sekali lagi nyawa staf PBB berada dalam bahaya serius.” Ia juga memasang video protes yang menunjukkan kerumunan warga Israel di Yerusalem yang sebagian meneriakkan kata “bakar kantor PBB,” dalam bahasa Ibrani.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan terhadap kantor UNRWA itu dan mengingatkan bahwa “menarget pekerja bantuan dan asset kemanusiaan merupakan hal yang tidak dapat diterima, dan harus dihentikan.”
Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Luar Negeri, juga menyampaikan kecaman serupa. “Peristiwa tersebut sama sekali tidak dapat diterima karena menyangkut markas badan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan dan menciptakan preseden sangat buruk terhadap keselamatan dan keamanan gedung serta personel PBB dan misi kemanusiaan lainnya.”
Lebih jauh Kementerian Luar Negeri mengatakan pembakaran kantor UNRWA itu “menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan illegal dan berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel.”
Indonesia menuntut Dewan Keamanan PBB untuk “segera bergerak meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya.” Indonesia menilai “inilah saatnya Dewan Keamanan PBB oleh negara tersebut. Indonesia menegaskan sekaranglah saatnya Dewan terutama para pemegang hak veto, menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaannya demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian.”
Dubes Palestina di Indonesia Yakin Tak Ada Perubahan Kebijakan Meski Ganti Presiden
Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat (10/5), Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan selalu mendukung dan membela perjuangan bangsa Palestina. Dia juga yakin tidak akan ada perubahan kebijakan untuk Palestina meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia.
“Saya percaya dan saya mendengar dari semua orang, tidak akan ada perubahan (kebijakan pemerintah Indonesia dalam isu Palestina). Presiden yang baru terpilih Prabowo, dia adalah sahabat kami, saya bertemu dia beberapa kali. Saya telah mendengar dari dia bahwa dia selalu ingat dengan Palestina. Tidak akan ada perubahan dalam kebijakan,” katanya.
Kementerian Luar Negeri pada abu (8/5) melangsungkan pertemuan dengan Zuhair selaku Duta Besar Palestina, bersama dengan Duta Beasr Mesir dan Yordania. Zuhair mengatakan pertemuan itu untuk membahas dan memperkuat langkah bersama dalam membela perjuangan Palestina.
“Salah satu pesan penting dalam pertemuan di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta tersebut adalah Indonesia, Palestina, Mesir, dan Yordania menentang serangan Israel, dan menolak tindakan Israel untuk memaksa mengusir warga Palestina di Jalur Gaza ke Mesir atau Yordania,” tambah Zuhair.
Pengamat: Israel Seakan Punya Impunitas Hukum
Diwawancara melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar mengatakan ketidakmampuan negara-negara lain dan badan internasional setingkat PBB untuk menekan Israel membuat negara itu seakan memiliki impunitas hukum dan terus melancarkan perang terhadap Palestina, apapun alasannya.
Menurut Hasbi, yang justu efektif menekan Israel adalah serangan di jalur pelayanan yang menuju ke Israel sebagaimana dilakukan kelompok Houthi di Yaman, dan demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus terkemuka Amerika Serikat.
Melihat situasi saat ini Hasbi semakin pesimis dengan solusi dua negara yang selama ini digadang-gadang untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
“Sedemikian rupa Gaza dikontrol dari darat, laut, dan udara tapi tetap bisa membuat kekuatan militer Hamas menghantam Israel; apalagi jika diberikan kemerdekaan. (Solusi dua negara) itu berat (diwujudkan), hampir mustahil. Kecuali Israel dapat jaminan bahwa yang memimpin Palestina itu yang bukan anti-Israel dan anti-Amerika,” tuturnya.
Sedikitnya 34.943 Warga Palestina Tewas
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan hingga Jumat (10/5) sedikitnya 34.943 warga Palestina tewas dalam serangkaian serangan darat dan udara Israel ke Gaza. Sebagian besar korban tewas itu adalah perempuan dan anak-anak.
Serangan Israel ini merupakan pembalasan terhadap serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 250 orang, yang sebagian besar telah dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata pertama November lalu.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
