J5NEWSROOM.COM – Nasib proposal bagi penghentian sementara pertempuran di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan oleh Hamas masih belum jelas hingga Selasa (4/6). Hamas sendiri belum merespons proposal itu, para pejabat Israel mempertanyakan sejumlah detil dan AS mencari dukungan Dewan Keamanan PBB bagi penerimaan dan penerapan kesepakatan itu.

Sebuah draft resolusi AS yang dilihat oleh VOA mendesak Hamas untuk menerima dan menerapkan sepenuhnya proposal gencatan senjata “tanpa penundaan dan tanpa syarat”.

Draft tersebut mengungkapkan, “penerapan yang cepat dari kesepakatan ini akan memungkinkan sebuah gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari kawasan berpenduduk di Gaza, pembebasan para sandera, tambahan bantuan kemanusiaan, pengembalian layanan-layanan mendasar, dan kembalinya warga sipil Palestina ke wilayah Gaza utara.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengatakan kepada para jurnalis pada Senin (3/6) bahwa Hamas yang menerima proposal gencatan senjata pada Kamis pekan lalu, belum memberikan tanggapan. Dia menambahkan, elemen penting dari proposal “hampir sepenuhnya identik dengan elemen-elemen penting dari proposal yang diajukan Hamas beberapa pekan lalu.”

Garis besar utama dari kesepakatan itu termasuk penghentian pertempuran selama enam pekan, pembebasan sejumlah sandera dari Gaza, pengiriman harian 600 truk bantuan bagi warga Palestina dan negosiasi lebih lanjut yang bertujuan untuk memastikan penghentian konflik secara permanen.

Para pejabat AS mengulangi pernyataan mereka pada Senin bahwa proposal gencatan senjata ini, meskipun disampaikan kepada publik oleh Presiden AS Joe Biden pekan lalu, sebenarnya adalah sebuah proposal dari Israel.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan kepada para jurnalis bahwa pihaknya kini menjadikan negosiasi ini terbuka bagi publik. Padahal, para pejabat sebelumnya upaya membuka ini ke publik telah ditolak karena khawatir mengganggu proses negosiasi. Langkah baru ini bukan bertujuan memberikan tekanan kepada para pejabat Israel. Namun, justru, jika ada, secara terbuka menekan Hamas dan para pemimpinnya agar menerima kesepakatan itu.

“Presiden merasa bahwa di mana kita berada dalam perang ini, di mana kita berada dalam negosiasi untuk mengeluarkan para sandera, bahwa ini adalah waktu untuk pendekatan yang berbeda dan waktu untuk menjadikan proposal ini terbuka bagi publik, mencoba untuk memberi energi pada proses ini, katalisasi sebuah hasil yang berbeda,” kata Kirby.

Kirby mengatakan dalam pernyataan sebelumnya kepada jurnalis, bahwa Hamas akan menerima proposal itu, begitu juga Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sebuah komisi parlemen pada Senin bahwa “klaim bahwa kita telah setuju untuk sebuah gencatan senjata tanpa pemenuhan atas syarat-syarat kita adalah tidak benar,” menurut sebuah pernyataan dari kantornya.

Seorang juru bicara Pemerintah Israel mengatakan “ perang akan berhenti dengan tujuan untuk mengembalikan para sandera” dimana diskusi agar dilakukan setelah itu terkait bagaimana mencapai tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas.

Para pemimpin dari negara-negara industri G7 maju mengeluarkan sebuah pernyataan bersama pada Senin, yang sepenuhnya mendorong proposal gencatan senjata itu.

“Kami mendesak Hamas menerima kesepakatan ini, di mana Israel sudah bergerak lebih maju, dan kami mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Hamas untuk membantu memastikan bahwa hal ini terjadi,” kata mereka dalam pernyataannya.

Para menteri luar negeri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab, usai sebuah pertemuan daring pada Senin mengatakan mereka mendukung berbagai upaya untuk menegosiasikan sebuah gencatan senjata permanen, sambil menekankan juga bahwa mereka “menanggapi dengan serius dan positif” proposal yang digariskan oleh Biden.

Para menteri ini mendesak penarikan Israel sepenuhnya dari Jalur Gaza, pengembalian para pengungsi Palestina ke kawasan yang mereka tinggalkan, peluncuran upaya rekonstruksi di Gaza, dan implementasi solusi dua negara, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Yordania.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Agung