J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memberi sanksi tegas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, berupa pemecatan, setelah terbukti melecehkan secara verbal dan fisik salah seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag.
Putusan itu dibacakan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) berupa tindakan asusila oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, di Kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
“Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu, Hasyim Asyari, selaku ketua merangkap anggota KPU,sejak sejak putusan ini dibacakan,” tegas Heddy saat membacakan amar putusan.
Dia juga meminta putusan itu ditindaklanjuti pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. “Presiden agar melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan,” sambungnya.
Heddy juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan perannya terhadap putusan DKPP yang dibacakan hari ini. “Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tambah Heddy.
Dalam pokok aduan, pengadu menduga Hasyim mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag, di Belanda.
Selain itu, pengadu menduga Hasyim juga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.
Sementara itu, fakta-fakta tindakan asusila mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari kepada seorang wanita yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda, dibeberkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, di Kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mulanya mengungkap bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) Hasyim berupa tindakan asusila, yang punya korelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sebagai Ketua KPU.
“Terungkap dalam persidangan bahwa Teradu (Hasyim) dan Pengadu (PPLN Den Haag) menjalin komunikasi secara intens setelah acara Bimtek di Bali. Dan Teradu juga mengajak Pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta Oakwood Suite Kuningan, Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2023,” ujar Raka.
Tak sampai di situ, dalam sidang pemeriksaan DKPP juga terungkap fakta komunikasi Hasyim makin intens ketika PPLN Den Haag berinisial CAT itu kembali ke Belanda, baik melalui telepon ataupun chat Whatsapp yang membahas hal-hal di luar kedinasan.
Bahkan, Raka menyebutkan fakta tentang hubungan intensitas keduanya berlanjut ketika CAT datang ke Indonesia pada tanggal 16 September 2023, dan Hasyim ternyata membiayai tiket pesawat dan berinisiatif menyediakan apartemen di unit 705 Oak Suite Kuningan, Jakarta Selatan.
“Terungkap fakta bahwa unit 705 Oakwood Suite Kuningan berdekatan dengan unit 706 yang ditempati oleh Teradu. Unit 706 merupakan fasilitas yang disediakan Sekretariat KPU untuk ruang kerja Teradu, karena ruang kerja Teradu di KPU sedang dalam proses renovasi,” urai Raka.
“Hal itu sesuai keterangan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dan Pengadu akhirnya menerima tawaran Teradu, dan tinggal di unit 705 pada tanggal 19 sampai 26 September 2023,” sambungnya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, DKPP menilai tindakan Hasyim kepada PPLN Den Haag itu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu.
Apalagi katanya, fakta yang terungkap membuktikan hasrat menjalin hubungan di luar pekerjaan terus menerus dilakukan Hasyim. Di mana, tidak hanya berhenti pada kejadian di September 2023, tetapi juga pada awal Oktober 2023 ketika PPLN Den Haag menyelenggarakan acara bimbingan teknis (bimtek).
“Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan, dalam komunikasi intens tersebut Teradu mengajak Pengadu jalan berdua di sela-sela acara bimtek di Den Haag. Terjadi juga komunikasi intens antara Teradu dan Pengadu melalui Whatsapp pada tanggal 12 Agustus 2023,” terang Dewi.
“Dalam komunikasi tersebut, Pengadu meminta tolong kepada Teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang Pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian Teradu menyanggupi permintaan Pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan Pengadu,” sambungnya menjelaskan.
Dewi menyebutkan, dalam chat tersebut Hasyim mengirimkan daftar barang-barang CAT yang tertinggal saat kunjungan ke Jakarta. Namun, ada salah satu isi pesannya yang bernada pelecehan verbal.
“Terhadap pesan tersebut, Pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan ‘CD’. Padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh Pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda: ‘Ohw maaf keselip hahaha’,” ungkap Dewi.
“Isi chat Teradu yang menuliskan ‘CD’ yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah ‘Celana Dalam’, menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status Teradu merupakan atasan dari Pengadu, dan Teradu sudah berkeluarga,” tambahnya.
Di samping itu, berkenaan dengan dalil aduan CAT yang menyebut Hasyim memaksa melakukan hubungan badan ketika bertemu di sela-sela acara Bimtek PPLN Belanda, DKPP mendapat fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Hasyim dan CAT menginap di Van Der Valk Hotel Amsterdam, Belanda.
“Bahwa dalam sidang pemeriksaan Pengadu mengaku pada malam hari 3 Oktober 2023 Pengadu dihubungi Teradu untuk datang ke kamar hotel Teradu. kemudian Pengadu datang ke kamar hotel Teradu dan berbincang di ruang tamu kamar Teradu,” beber Dewi.
Tak cuma mengobrol, lanjut Dewi menjelaskan, Hasyim ternyata berupaya membujuk CAT untuk mau melayaninya dalam kegiatan intim seperti suami dan istri.
“Dalam perbincangan tersebut Teradu membujuk Pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya Pengadu terus menolak, tapi Teradu terus memaksa Pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi,” tandas Dewi.
Sumber: RMOL
Editor: Agung
