Bagaimana Kelanjutan Pembangunan IKN di Tangan Prabowo?

Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 12 Agustus 2024, menegaskan akan melanjutkan pembangunan Mega proyek IKN di masa pemerintahannya. (Biro Setpres)

J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Prabowo sebelum memulai Sidang Kabinet Paripurna perdana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pada Senin (12/8).

Pada Senin pagi, keduanya tampak berkeliling sekitar Istana Kepresidenan dan menghirup udara yang diklaim Jokowi sangat sejuk dan segar. Setelah berkeliling, Prabowo merasakan suasana yang baik di calon ibu kota negara Republik Indonesia tersebut. Menurutnya, pembangunan ini harus terus berjalan dan kalau bisa dipercepat, yang tentunya kata Prabowo harus disesuaikan dengan kemampuan negara.

“Pasti kita selesaikan walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun atau berapa puluh tahun sebagaimana ibu kota negara lain juga begitu sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis dalam lima tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Saya bukan ahli teknik, tetapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai,” ungkap Prabowo.

Dalam sambutannya ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi menyatakan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, karena perdana diselenggarakan di IKN. Jokowi mengibaratkan IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kota negaranya dari nol.

Dengan mengusung konsep kota hutan dan kota pintar, Jokowi yakin IKN akan tumbuh sebagai kota hijau, bukan kota beton atau kota kaca. Jokowi optimis, IKN akan menjadi kota yang sangat nyaman untuk ditinggali, apalagi dengan kualitas udara yang sangat minim dari polusi.

“Kepindahan ke ibu kota Nusantara ini juga sudah sering saya katakan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah pola kerja kita. Bisa bekerja darimana saja, juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di IKN nanti semuanya memakai kendaraan listrik dan energinya memakai energi hijau. Bangunannya pun juga bangunan di sini, semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda,” ungkap Jokowi.

Perekonomian yang akan dikembangkan di IKN, jelasnya juga akan mengusung ekonomi hijau dan digital yang akan mengiringi jalannya pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, Jokowi juga yakin dengan berdirinya IKN di Kalimantan Timur ini, akan bisa memeratakan populasi dan perekonomian yang selama ini hanya berpusat di Jawa saja.

“Kalau ditanyakan keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur? Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Kaltim khususnya di Balikpapan, lebih khusus lagi di kabupaten Penajam Paser Utara. Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa Ibu Kota pindah karena kita ingin pemerataan , karena kita tahu 58 persen GDP ekonomi ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga ke luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya.” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Jokowi menjelaskan bahwa investasi yang sudah masuk dalam pembangunan mega proyek ini sudah mencapai Rp56,2 triliun dari 55 investasi yang sudah melakukan peletakan batu pertamanya. Adapun sektor yang sudah melakukan groundbreaking diantaranya ada sektor pendidikan, kesehatan, retail serta logistik, perhotelan, energi dan transportasi. Selain itu juga dilengkapi dengan investasi dari sektor perbankan, hunian dan area hijau, dan media serta teknologi.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu dibuktikan seiring dengan pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN.

Pertama, katanya adalah segera memastikan anggaran untuk pembangunan IKN di APBN 2025. Hal tersebut dikarenakan, sejauh ini anggaran untuk pembangunan IKN di dalam APBN 2025 hampir dipastikan nol. Anggaran Kementerian PUPR di tahun 2025 tercatat hanya mencapai Rp75 triliun, yang akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada.

“Tahun depan Kementerian PUPR hanya mendapatkan anggaran Rp75 triliun sehingga untuk pembangunan IKN bisa dikatakan tidak ada atau tidak semasif yang sekarang. Itu contoh paling mudah bagaimana komitmen itu dimulai, kenapa? Karena sebagian besar infrastruktur dasar belum selesai. Masih banyak yang harus dibangun, Jadi APBN-nya dibuktikan 2025, kita lihat porsi untuk membangun IKN berapa persen dari semuanya,” ungkap Nirwono.

Kedua, jelas Nirwono adalah pembuktian kehadiran Prabowo di IKN setelah resmi dilantik menjadi Presiden pada Oktober mendatang. Nirwono tidak yakin Prabowo akan sering berkantor di IKN, mengingat banyak infrastruktur yang belum rampung.

“Apakah semasif seperti Pak Jokowi atau tidak kehadirannya ke IKN? Itu yang saya ragukan karena kalau melihat dari arah politiknya Pak Prabowo bukan ke situ. Dia kan punya unggulan makan siang gratis, kalau disuruh memilih pasti Pak Prabowo akan lebih memilih programnya, karena itu janji kampanye,” jelasnya.

Ketiga, dan yang tidak kalah penting menurut Nirwono adalah kepastian hukum terkait keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, yang sampai detik ini belum ditandatangani. Menurutnya, ketika itu ditandatangani, maka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, jalannya pemerintahannya harus pindah sepenuhnya ke IKN.

“Jadi tiga hal tersebut yang nanti bisa kita nilai apakah komitmen dari Pak Prabowo benar-benar akan diwujudkan. Disitu kita akan melihat nanti nasib kelanjutannya IKN di tahun 2025-2029. Itu akan menjawab apakah di tahap ketiga yaitu 2030-2034 akan lebih masif pembangunannya?,” tuturnya.

Dari segi investor, katanya juga sampai detik ini masih belum bisa menarik minat investor asing untuk benar-benar menanamkan modalnya di sana. Sejauh yang ia ketahui, investor asing masih sekedar menyatakan minat lewat letter of intent (LOI) semata.

“Sementara investasi yang ada sekarang ini masih dalam tahap investasi nasional yang bisa dikatakan dalam tanda petik masih dalam tahap uji coba. Misal, yang sudah groundbreaking itu sampai dengan hari ini itu bagaimana progress nya? Yang sudah dilakukan sejak November 2023, termasuk mall, rumah sakit, sekolah, sampai dengan sekarang berapa progressnya? Ini menjadi penting, karena misal dari evaluasi saya groundbreaking kemarin sudah ada empat RS. Menurut saya berlebihan untuk sebuah kota baru yang penduduknya belum jelas jumlah, buat apa membangun empat rumah sakit. Apalagi dalam jarak yang sangat dekat. Jadi groundbreakingnya sendiri harus dievaluasi, buat apa bangun empat RS dalam waktu dekat, bukan berarti bagus,” pungkasnya. 

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah