J5NEWSROOM.COM, Dhaka – Pemimpin sementara Bangladesh sekaligus penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, pada Minggu (17/11) menyatakan bahwa pemerintahannya akan berupaya mengekstradisi mantan perdana menteri Sheikh Hasina dari India. Hasina mengasingkan diri ke India sejak melarikan diri dari pemberontakan massal yang terjadi pada Agustus lalu.
Dalam pidato yang disiarkan televisi untuk menandai 100 hari masa pemerintahannya, Yunus mengatakan bahwa pemerintah sementara akan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian ratusan orang selama pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa, yang mengakhiri 15 tahun masa kekuasaan Hasina. Yunus mulai menjabat pada 8 Agustus, tiga hari setelah Hasina meninggalkan Bangladesh.
Yunus menegaskan bahwa tidak hanya insiden kematian dalam pemberontakan, tetapi juga semua pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk dugaan penghilangan paksa selama pemerintahan Hasina, akan diselidiki.
Bangladesh telah meminta dukungan dari Interpol untuk mengeluarkan red notice demi penangkapan Hasina dan sekutunya.
“Kami akan berupaya memulangkan otokrat yang telah jatuh, Sheikh Hasina, dari India,” ujar Yunus. “Saya telah membahas masalah ini dengan jaksa penuntut utama Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan.”
Sementara Hasina dan rekan-rekannya menghadapi berbagai tuntutan pidana di Bangladesh, Yunus juga mendorong ICC untuk turut menangani kasus tersebut.
Namun, upaya untuk mengekstradisi Hasina bisa menjadi tantangan bagi India, yang selama ini menganggapnya sebagai sekutu terpercaya.
Yunus menyatakan bahwa tugas utama pemerintahannya adalah menyelenggarakan pemilu baru guna menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih, tetapi ia belum menetapkan kerangka waktu untuk hal tersebut.
Dia menjelaskan bahwa pemerintahannya akan terlebih dahulu melaksanakan reformasi di berbagai sektor, termasuk sistem elektoral.
Setelah reformasi sistem pemilu selesai, Yunus berjanji akan memaparkan peta jalan menuju pemilu baru.
Yunus telah berdiskusi dengan berbagai partai politik, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh yang dipimpin oleh mantan PM Khaleda Zia, rival utama Hasina, yang mendesak pemilu diselenggarakan dalam dua hingga tiga bulan.
Partai Zia optimis dapat membentuk pemerintahan baru, sementara Liga Awami yang dipimpin Hasina dan sekutunya menghadapi tantangan politik besar pasca-tersingkirnya Hasina.
Yunus juga menyebutkan bahwa Komisi Pemilu akan segera direstrukturisasi.
Selain itu, Yunus meremehkan laporan yang disebutnya “dibesar-besarkan” tentang serangan terhadap minoritas, terutama umat Hindu, yang banyak mengeluhkan meningkatnya pengaruh Islamis garis keras sejak lengsernya Hasina.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
