J5NEWSROOM.COM, Bologna – Isu identitas berbasis ideologi atau agama yang menjadi pemicu konflik di berbagai belahan dunia menjadi sorotan utama dalam konferensi ini. Hubungan antara identitas dan demokrasi kini semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Seperti pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, hubungan antara demokrasi dan masyarakat menjadi kunci untuk memahami fenomena global saat ini.
Dalam perspektif sosiologi politik, konsep identitas perlu dimediasikan dalam lanskap konflik sosial baru. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi, masyarakat, dan identitas adalah tiga elemen utama yang saling terkait dan harus dikaji secara mendalam di era kontemporer.
Konferensi Internasional Sosiologi Politik yang berlangsung di Universitas Bologna, Italia, pada 10–12 Oktober 2024, mengusung tema besar “Demokrasi dan Masyarakat: Tantangan, Risiko, dan Keselamatan untuk Demokrasi Kontemporer”.
Tiga Poin Utama dalam Diskusi
Hubungan identitas dan demokrasi dalam masyarakat kontemporer menjadi fokus pembahasan. Beberapa pertanyaan utama yang diajukan dalam diskusi meliputi:
Bagaimana struktur ketimpangan berubah?
Apa hubungan antara politik dan ekonomi, politik dan budaya, serta politik dan agama baru?
Apa bentuk hubungan sosial-politik dalam proses modernisasi tingkat lanjut?
Bagaimana kaitan antara pembangunan, lingkungan, dan fenomena politik?
Apakah demokrasi masih relevan sebagai proyek politik modernitas?
Dari diskusi tersebut, tiga poin penting disimpulkan oleh para pembicara internasional, seperti Colin Crouch (Universitas Warwick), Kate Nash (London School of Economics), Nadia Urbinati (Universitas Columbia), dan Peter Wagner (Universitas Barcelona):
Krisis Legitimasi Politik Tradisional
Peristiwa global seperti serangan 9/11, krisis ekonomi 2008, pandemi COVID-19, perang Ukraina, dan konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa kapasitas politik nasional dan supranasional sering kali tidak sinkron dengan fakta-fakta masyarakat.
Perubahan Struktur Sosial dan Ekonomi
Ketidakseimbangan dalam pencapaian kepentingan ideal sosial-ekonomi dan hilangnya status perdamaian sosial menciptakan krisis legitimasi bagi aktor politik tradisional.
Ketidakpastian Sosial-Ekonomi
Ketakutan akan hilangnya jaminan sosial dan kesempatan mobilitas sosial mendorong perlunya model kehidupan yang lebih inklusif dan damai.
Paparan Dosen Universitas Riau
Tiga dosen Universitas Riau (Unri), yaitu Dr. Mexsasai Indra, Dr. Belli Nasution, dan Dr. Muchid Albintani, turut mempresentasikan makalah hasil riset kolaborasi mereka yang berjudul “Identitas, Nasionalisme, dan Otonomi Daerah: Konflik Sosial Baru di Riau, Indonesia”.
Dr. Mexsasai Indra menyampaikan bahwa demokrasi dapat dianalisis melalui berbagai perspektif ilmu sosial dan humaniora, termasuk hukum tata negara, komunikasi, dan politik. Ia menekankan pentingnya harmoni antara pemerintah pusat dan daerah dalam era otonomi, terutama untuk mengatasi konflik sosial baru.
Dr. Belli Nasution, Ketua LPPMP Unri, membahas pentingnya komunikasi adaptif dan persuasif untuk meredam konflik sosial. Ia menyoroti peran lembaga adat sebagai mediator yang dapat menghubungkan berbagai pihak dalam konflik sosial berbasis kesetaraan.
Dr. Muchid Albintani menggarisbawahi bahwa konflik sosial baru seringkali melibatkan pergeseran isu dari kepentingan pemerintah pusat dan daerah menjadi konflik kolektif yang melibatkan aktor elite lokal. Ia menekankan bahwa konflik sosial baru selalu terkait erat dengan kekuasaan.
Tema dan Panel Diskusi
Konferensi ini dihadiri oleh peserta dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Tema-tema utama yang dibahas meliputi:
- Demokrasi dan perubahan sosial.
- Demokrasi dan perubahan budaya.
- Demokrasi dan perubahan kelembagaan.
- Demokrasi dan konflik sosial baru.
- Demokrasi dan ekologi politik.
Konferensi ini didukung oleh berbagai organisasi internasional, termasuk International Sociological Association (ISA) dan European Sociological Association (ESA), serta disponsori oleh Asosiasi Sosiologi Internasional cabang Italia dan Eropa.
Editor: Agung
