Pemberlakuan Hukum Militer di Korea Selatan Picu Kekacauan

Warga menonton siaran televisi yang menayangkan pengarahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait pemberlakukan hukum militer di terminal bus di Seoul, Korea Selatan, Selasa 3 Desember 2024.

J5NEWSROOM.COM, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara mengejutkan memberlakukan darurat militer pada Selasa (3/12) untuk waktu singkat, langkah yang memicu kekhawatiran domestik dan internasional. Yoon mengklaim kebijakan ini diperlukan untuk menghadapi “kekuatan anti-negara” dan menjaga “tatanan demokrasi konstitusional.” Namun, langkah tersebut segera dicabut setelah parlemen Korea Selatan, yang mayoritas anggotanya berasal dari oposisi, membatalkan dekrit itu melalui pemungutan suara.

Deklarasi Darurat Militer dan Tanggapan Cepat Parlemen

Pasukan militer bergerak cepat ke kompleks Majelis Nasional setelah pengumuman Yoon, bahkan mendirikan pengamanan ketat di area tersebut. Langkah ini memicu ketegangan, termasuk insiden anggota parlemen yang memanjat gerbang dan jendela untuk memasuki ruang legislatif. Dalam waktu kurang dari tiga jam, parlemen mengadakan sesi darurat dan memilih dengan suara mayoritas (190 dari 300 anggota) untuk mencabut dekrit itu. Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, presiden wajib mematuhi keputusan parlemen tersebut.

Kritik dan Protes Publik

Langkah Yoon memicu reaksi keras, termasuk demonstrasi di luar Majelis Nasional. Beberapa pengunjuk rasa menyerukan pemakzulan Yoon, mencerminkan kekecewaan publik terhadap kebijakannya. Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon telah menghadapi tingkat popularitas yang rendah akibat tuduhan korupsi terhadap istrinya, Kim Keon-hee, serta retorika keras terhadap oposisi dan media.

Tanggapan Internasional

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Korea Selatan, menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan pihaknya memantau perkembangan dengan cermat, sementara Gedung Putih menyebut bahwa langkah Yoon dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Washington sebelumnya. AS berharap semua perselisihan dapat diselesaikan secara damai dan sesuai hukum.

Dampak Politik dan Stabilitas

Langkah Yoon yang drastis ini menjadi deklarasi darurat militer pertama di Korea Selatan sejak era transisi demokrasi pada 1980-an, menimbulkan pertanyaan tentang arah kepemimpinannya di tengah meningkatnya ketegangan domestik. Sementara tindakan ini berhasil diredam dengan cepat, dampaknya terhadap stabilitas politik Korea Selatan dan hubungan internasionalnya masih harus terus dipantau.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah