J5NEWSROOM.COM, Yogyakarta – Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mencapainya, diperlukan sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas di sektor-sektor utama, termasuk industri manufaktur yang menjadi pilar perekonomian nasional.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menjelaskan bahwa inovasi teknologi, peningkatan keterampilan, dan efisiensi manajerial serta teknis menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas. Kementerian Perindustrian memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola produksi sektor manufaktur agar dapat berkontribusi lebih tinggi terhadap PDB nasional. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor industri perlu tumbuh antara 8 hingga 8,6 persen, dengan kontribusi sebesar 22 persen terhadap ekonomi.
Wamenperin menegaskan bahwa pencapaian ini memerlukan pendekatan baru, karena sumber daya yang ada tidak akan mencukupi jika menggunakan cara konvensional. Oleh karena itu, terobosan dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan kementerian.
Beberapa waktu lalu, Faisol Riza mengunjungi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) Yogyakarta, yang memiliki potensi besar. Ia mengapresiasi keberadaan laboratorium uji dan lembaga verifikasi yang ada di BBSPJIKKP, meskipun ada tantangan dalam menjangkau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan ini di luar Yogyakarta.
Kepala BSKJI, Andi Rizaldi, menyatakan komitmennya untuk mendukung inovasi dan pengembangan layanan di lingkungan BSKJI, seperti layanan Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK) di BBSPJIKKP Yogyakarta. BSKJI telah mendorong pendirian Lembaga VV di berbagai UPT, dengan 8 LVV dalam proses akreditasi, dan LVV BBSPJIKKP menjadi yang pertama terakreditasi untuk skema Nilai Ekonomi Karbon.
Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta, Hagung Eko Pawoko, menyatakan bahwa LVV BBSPJIKKP siap bersaing dengan lembaga verifikasi non-kementerian karena memiliki ruang lingkup Skema Nilai Ekonomi Karbon. Verifikasi GRK ini mendukung Sasaran Nasional Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung upaya dekarbonisasi.
Pengembangan VV GRK Skema NEK diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. LVV BBSPJIKKP Yogyakarta telah terakreditasi sejak 18 Oktober 2023 untuk verifikasi GRK pada organisasi dan proyek sektor manufaktur serta pengelolaan sampah.
Editor: Agung
