J5NEWSROOM.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menanggapi hasil survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam daftar tokoh dunia yang terlibat dalam kejahatan terorganisir dan korupsi untuk tahun 2024.

Pengamat politik Damai Hary Lubis (DHL) menyatakan bahwa KPK tidak boleh gentar untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam laporan OCCRP.

DHL bahkan menyarankan agar KPK lebih baik memprioritaskan investigasi terhadap Jokowi dibandingkan mengurusi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku.

“Daripada mengurusi hubungan hukum antara Sekjen PDIP Hasto dan Harun Masiku, yang hanya berkaitan dengan urusan internal partai, lebih baik KPK memfokuskan lembaganya pada perilaku (Jokowi) yang diduga terkait korupsi berskala kriminal kelas dunia,” ujar DHL.

Menurut DHL, rilis OCCRP ini mencoreng nama baik Indonesia di tingkat internasional.

“Riset OCCRP membuat nama negara RI tercoreng di mata dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, OCCRP merilis laporan yang memasukkan Jokowi sebagai salah satu tokoh dalam daftar kategori kejahatan terorganisir dan korupsi tahun 2024.

OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Dalam laporan tersebut, Presiden Suriah Bashar Al Assad terpilih sebagai “Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption” melalui voting jurnalis dunia dan pembaca.

Selain Bashar Al Assad, lima tokoh dan pemimpin negara lainnya masuk nominasi dengan suara terbanyak, termasuk Jokowi. Finalis lainnya adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Editor: Agung