Oleh Buana F Februari
RABU, 8 Januari 2025 pagi, sambil menyeruput secangkir kopi O, saya membaca sebuah berita di grup WhatsApp Berita Terkini. (https://j5newsroom.com/2024/12/30/respon-intimidasi-polisi-perairan-singapura-anggota-dpd-ri-h-ismeth-abdullah-layangkan-protes-keras/)
Berita itu memuat kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Drs. H. Ismeth Abdullah. Dalam pemberitaan tersebut, tergambar jelas bagaimana sosok Senator Kepulauan Riau ini senantiasa memanfaatkan peluang demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kepri.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan listrik di Kepulauan Riau yang masih jauh dari ideal. Banyak wilayah belum mendapatkan pasokan listrik selama 24 jam penuh. Saat Singapura menyatakan minat untuk membeli pasokan listrik dari negara lain, Kepri—sebagai wilayah terdekat—berpotensi menjadi pemasok. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sebuah peluang besar yang dapat mendukung kebutuhan listrik di wilayah ini sekaligus mendatangkan pemasukan bagi daerah.
Tidak hanya itu, Ismeth Abdullah juga dikenal tanggap dalam menyikapi isu yang menyangkut masyarakat. Salah satunya adalah insiden nelayan Batam yang merasa terancam akibat manuver kapal Polisi Perairan Singapura di perairan Pulau Nipah. Ismeth secara langsung mengantar surat protes ke Konsulat Jenderal Singapura di Batam. Keberanian ini menunjukkan komitmen beliau untuk melindungi masyarakat.
Namun, pertanyaan sederhana muncul: di mana Gubernur Kepri dalam isu-isu ini? Mungkin masih sibuk memulihkan diri usai perjuangan Pilkada.
Ismeth Abdullah bukanlah nama baru di Kepulauan Riau. Saat menjabat sebagai Ketua Otorita Batam (OB), ia dikenal sebagai sosok visioner yang membawa banyak perubahan signifikan. Di masa kepemimpinannya, Batam berkembang menjadi pusat perdagangan yang pesat, dengan kampung-kampung tua dan hinterland yang tetap terjaga keharmonisannya.
Pada 1 Juli 2004, Ismeth dilantik sebagai Penjabat Gubernur Kepri, menandai berdirinya provinsi ini. Meski berkantor sementara di Batam, ia dengan cepat memindahkan pusat pemerintahan ke Tanjungpinang. Dengan anggaran daerah yang terbatas, Ismeth mampu mengelola dana tersebut secara cermat.
BACA JUGA: Ekspor PLTS ke Singapura, Peluang Sejahterakan Masyarakat Pulau-Pulau di Provinsi Kepri
Pada Pilkada 2005, ia bersama HM. Sani menang telak sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selama memimpin, Ismeth menetapkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan, mengaktifkan kembali Bandara Kijang menjadi Bandara Raja Haji Fisabilillah, mendirikan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan membangun Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib (RAT).
Sebagai warga asli Tanjungpinang, saya melihat langsung bagaimana tangan dingin Ismeth mengubah kota ini menjadi pusat pemerintahan yang kondusif dan kompetitif. Lima tahun kepemimpinannya membawa banyak perubahan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga hubungan bilateral dengan Singapura dan Malaysia yang terjalin erat.
Tidak salah jika Ismeth disebut sebagai “Gubernur rasa Menteri.” Pembawaannya yang ramah, religius, dan berwawasan luas membuatnya dicintai masyarakat.
Enam tahun lalu, saya menulis artikel berjudul “Ismeth yang Dulu Bukan Ismeth yang Sekarang.” Kini, masyarakat Kepri telah membuktikan bahwa cinta mereka pada Ismeth tetap ada. Terpilihnya Ismeth sebagai anggota DPD RI menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tak luntur. Dan, seperti biasa, ia membalas kepercayaan itu dengan kerja nyata.
Jika diberi kesehatan dan kesempatan, saya yakin Ismeth Abdullah akan kembali menjadi sosok yang diandalkan dalam perhelatan Pilkada 2029. Insya Allah, beliau akan menang. Aamiin YRA.*
Penulis adalah teman dekat Ismeth Abdullah
