J5NEWSROOM.COM, Baghdad – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam perumusan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks negara demokrasi, ia mengatakan, suatu kebijakan nasional hanya dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila melibatkan peran serta parlemen dalam proses perumusannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani usai menghadiri Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, pada Sabtu (11/1/2025). Sidang ini berlangsung selama tiga hari, dari 10 hingga 12 Januari 2025, dengan tema Good Governance dan Good Parliamentary Practice.
Mardani menjelaskan, peran parlemen sangat vital dalam merumuskan legislasi, melakukan pengawasan, menentukan anggaran, serta menerima aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat peran parlemen dalam tata kelola pemerintahan.
“Peran parlemen haruslah diperkuat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik,” ujar Mardani dalam keterangannya kepada Parlementaria.
Lebih lanjut, Mardani menyoroti bahwa penguatan peran parlemen dapat dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk dengan institusi parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU). Hal ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai tolak ukur good governance yang berlaku di negara-negara lain.
Selain itu, Mardani juga menekankan pentingnya penerapan Good Parliamentary Practice untuk mengimbangi penerapan good governance. Ia menilai, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterbukaan dan akses informasi kepada publik mengenai proses pelaksanaan tugas-tugas parlemen.
“Keterlibatan parlemen adalah bagian integral dalam filosofi pemerintahan terbuka, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat demokrasi,” pungkasnya.
Sidang Komisi Politik APA di Baghdad ini membahas delapan tema rancangan resolusi, salah satunya adalah tentang Good Governance dan Good Parliamentary Practice. Dalam forum tersebut, perwakilan dari parlemen negara-negara anggota APA, seperti Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Pakistan, turut hadir untuk mendiskusikan berbagai persoalan regional yang dianggap penting.
Editor: Agung
