J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) tetap dilanjutkan meskipun membutuhkan anggaran besar. AHY menegaskan pentingnya kerja sama dengan badan usaha dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendanai proyek tersebut. Tahap awal pembangunan akan dimulai di pantai utara Jakarta sepanjang 21 kilometer, kemudian meluas ke Semarang, Demak, dan pesisir utara Pulau Jawa lainnya yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan muka tanah.

Namun, proyek ini menuai kritik dari aktivis lingkungan. Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur WALHI, Dwi Sawung, menilai GSW dapat memunculkan masalah baru seperti pencemaran yang terkonsentrasi di sungai, perubahan pola arus laut, dan dampak ekologis terhadap habitat. Ia menyoroti bahwa solusi utama seharusnya difokuskan pada penanganan penurunan muka tanah melalui pengurangan penyedotan air tanah dan pembatasan pembangunan masif.

Juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, juga menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut. Selain karena biaya yang sangat tinggi, ia mengkhawatirkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti penurunan pendapatan nelayan. Greenpeace mendorong penanaman mangrove secara masif sebagai solusi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk mencegah abrasi dan memulihkan ekosistem pesisir.

Jeanny menyoroti bahwa pemerintah seharusnya memulai penanaman mangrove sejak lama, meskipun membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk tumbuh. Menurutnya, pendekatan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangunan tanggul laut yang dapat merusak ekosistem dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat pesisir.

Editor: Agung