J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan memprioritaskan pembiayaan domestik, guna mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.
Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1).
Bahlil menegaskan bahwa melibatkan lembaga keuangan domestik merupakan strategi penting dalam mendukung kebijakan hilirisasi. “Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan dalam negeri, sehingga persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan hilang,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga keuangan domestik membuka peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan mendukung kemandirian ekonomi. Langkah ini juga sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan hilirisasi sebagai upaya strategis untuk menarik investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Bahlil menambahkan, kementeriannya telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka mempercepat hilirisasi dan investasi. Kementerian ESDM akan berperan sebagai posko utama dalam melaksanakan tugas ini selama lima tahun, hingga memperoleh arahan lebih lanjut dari Presiden.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga mengidentifikasi peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri domestik. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO), yang saat ini sudah mencapai B40 dan diharapkan meningkat menjadi B50 pada 2026 sesuai arahan Presiden.
Bahlil juga menegaskan pentingnya proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol yang harus dilakukan di dalam negeri untuk mendukung target tersebut.
Satgas Hilirisasi berkomitmen untuk memastikan kebijakan hilirisasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. “Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” kata Bahlil.
Dalam lima tahun mendatang, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tugasnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Presiden setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia.
Editor: Agung
