J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Saat ini, anggaran MBG yang telah disepakati sebesar Rp71 triliun hanya mampu menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Usulan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan terhadap laporan anak-anak yang belum menerima manfaat program ini.

Menurut Dadan, hingga saat ini program MBG telah menjangkau 31 provinsi melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melayani sekitar 650 ribu penerima manfaat. Presiden Prabowo berencana mempercepat pelaksanaan program agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran, termasuk anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita.

Pemerintah daerah turut mendukung program ini dengan komitmen anggaran sebesar Rp5 triliun dari APBD kabupaten, kota, dan provinsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kontribusi daerah ini akan digunakan untuk mendirikan sekitar 4.000 SPPG di berbagai sekolah. Selain itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengalokasikan Rp20 triliun dari dana desa untuk mendukung penyediaan bahan baku pangan, seperti telur, ikan, dan nasi.

Namun, usulan penambahan anggaran ini menuai kritik dari ekonom Next Policy, Yusuf Wibisono, yang menilai langkah tersebut terburu-buru dan berpotensi membahayakan kestabilan fiskal. Ia menyarankan pemerintah fokus pada pelaksanaan anggaran Rp71 triliun yang telah disepakati, memastikan efektivitas dan efisiensi program sebelum mengajukan tambahan dana. Yusuf juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Editor: Agung