J5NEWSROOM.COM, Aksi unjuk rasa ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Senin, 20 Januari 2025, menjadi sorotan besar publik, terutama di media sosial. Hingga Selasa pagi, 21 Januari 2025, tagar RI 25 dan Pecat masih menjadi tren di platform X, menunjukkan antusiasme warganet dalam membahas isu tersebut.
Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari akun @Ary_DatangLagi. Ia menyebut aksi protes ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan bahkan layak masuk dalam Guinness World Records. “Layak Masuk Guinness World Record Nih Sejarah Di Kabinet Presiden @prabowo RI 25 Di Demo Pegawainya Sendiri!” tulisnya, menyoroti fakta bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, didemo oleh bawahannya meskipun belum genap 100 hari menjabat.
Dari pantauan langsung RMOL, ratusan ASN tersebut terlihat membawa berbagai spanduk dengan tulisan yang mengkritik tajam kepemimpinan Menteri Satryo. Salah satu spanduk hitam bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” dengan tambahan tagar #LAWAN, #MenteriDzalim, dan #PaguyubanPegawaiDikti. Spanduk lain, berwarna putih, memuat pesan serupa dengan tulisan, “Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga,” lengkap dengan tagar yang sama.
Selain membawa spanduk, para pengunjuk rasa juga menyuarakan aspirasi mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, memberikan simbol nasionalisme dan loyalitas kepada negara dalam aksi protes mereka.
Aksi ini menjadi simbol keresahan di tubuh kementerian terhadap kepemimpinan baru, yang menurut para ASN, dianggap tidak profesional dan terlalu melibatkan urusan pribadi dalam institusi negara. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Satryo maupun pihak kementerian terkait aksi demonstrasi tersebut. Namun, gelombang protes ini telah memicu diskusi luas di masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemimpin dan pegawai di lembaga negara.
Editor: Agung
