J5NEWSROOM.COM, Badan antikorupsi Korea Selatan, yaitu Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), mengumumkan pada Kamis, 23 Januari 2025, bahwa mereka akan melimpahkan kasus penyelidikan terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol ke kantor kejaksaan untuk penuntutan. CIO menyatakan bahwa mereka akan meminta jaksa untuk mendakwa Yoon dengan tuduhan pemimpin pemberontakan, karena menyalahgunakan wewenangnya dan menghalangi pihak lain untuk menjalankan hak-hak mereka.

Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember lalu menjadi sorotan, karena meskipun sempat diberlakukan, keputusan tersebut dibatalkan dalam beberapa jam setelah mendapat penolakan dari parlemen. CIO, yang dibentuk pada 2021, memiliki peran untuk menyelidiki pejabat tinggi negara, termasuk presiden, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden dan hanya bisa merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan.

Meskipun pengacara Yoon telah berargumen bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus pemberontakan ini, mengingat undang-undang hanya menyebutkan pelanggaran tertentu yang dapat diselidiki pada pejabat tinggi, CIO tetap melanjutkan penyelidikan mereka bersama tim gabungan yang melibatkan polisi dan kementerian pertahanan. Kejaksaan kini akan mengambil alih penyelidikan dan memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah