J5NEWSROOM.COM, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) mengusulkan pembentukan Dewan Kelautan Nasional (DKN) sebagai lembaga strategis untuk mengelola sektor kelautan, serupa dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menyatakan bahwa berbagai kejahatan luar biasa di wilayah laut, seperti pagar laut di Tangerang dan Bekasi, pengkavlingan laut di Sidoarjo, hingga pengrusakan mangrove di Pulau Biawak dan Pulau Pari, terjadi akibat minimnya perlindungan terhadap ekosistem laut.
Hendra mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lembaga seperti Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Dewan Maritim Indonesia (DMI), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, namun kini lembaga-lembaga tersebut sudah tidak ada. Ia menilai hal ini menciptakan kekosongan yang mengurangi kemampuan negara dalam mengelola wilayah laut, meski Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas dari daratannya.
KPPMPI berharap pembentukan DKN dapat menjadi solusi strategis. Menurut Hendra, DKN akan bertugas memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait kebijakan kelautan, serta mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-2, yang menempatkan laut sebagai kekuatan keamanan negara dan sumber pangan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya DKN untuk memeriksa wilayah laut secara menyeluruh guna mendeteksi sertifikat ilegal, kerusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum lainnya.
Hendra menyoroti rendahnya peringkat Indonesia dalam Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI), yang berada di peringkat 189 dari 220 wilayah dengan skor 61 dari 100. Skor ini lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 69. Menurutnya, upaya pemulihan ekosistem laut dan pesisir harus segera dilakukan, dengan DKN berperan aktif dalam mendorong langkah-langkah strategis tersebut.
Hendra menambahkan bahwa DKN harus diisi oleh sumber daya manusia terbaik yang memiliki nilai-nilai Ocean Leadership dan semangat NKRI. Hal ini diharapkan dapat mempermudah upaya pemulihan ekosistem laut sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Editor: Agung
