J5NEWSROOM.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu mengungkap keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Hal ini disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Senin, 27 Januari 2025.
Lucius menegaskan bahwa jika KPK serius menyelidiki kasus ini, mereka tidak hanya dapat mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lainnya yang memiliki modus serupa. Ia menyebut, selain Komisi XI, terdapat kemungkinan keterlibatan Komisi II yang bermitra dengan KPU atau Bawaslu. Menurutnya, selama periode 2019-2024, banyak anggota DPR terlibat dalam penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara.
“Budaya korupsi yang sistemik ini menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan diri mereka bebas dari lingkaran setan korupsi,” ungkap Lucius. Ia juga menyoroti lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI, yang berpotensi memberikan ruang untuk upaya menutup-nutupi keterlibatan sejumlah pihak.
Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami penyimpangan dalam penggunaan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana tersebut diduga mengalir melalui yayasan yang direkomendasikan kepada anggota DPR, tetapi penggunaannya tidak sesuai peruntukan. Salah satu temuan penyimpangan terjadi di Cirebon, daerah pemilihan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori.
“Yang kami temukan saat ini adalah penyimpangan, khususnya di wilayah Cirebon, di mana ada yang amanah, tetapi ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” jelas Asep.
Dalam penyelidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasdem. Selain itu, penggeledahan telah dilakukan di kantor BI, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, serta di salah satu direktorat OJK. Dari penggeledahan ini, penyidik mengamankan barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen terkait.
KPK masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dalam kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Saat ini, penyelidikan terus berjalan untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Lucius berharap kasus ini menjadi momentum bagi KPK untuk membongkar praktik korupsi sistemik yang disebutnya sebagai warisan dari era pemerintahan sebelumnya.
Sumber: RMOL
Editor: Agung
