J5NEWSROOM.COM, Fenomena pagar laut di pesisir Tangerang terus menjadi sorotan sebagai salah satu isu penting yang disebut-sebut sebagai warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pengamat politik sekaligus Direktur Citra Institut, Yusak Farhan, menilai bahwa keberadaan pagar laut mencerminkan lemahnya negara dalam menghadapi kekuatan oligarki yang merugikan masyarakat lokal.

Yusak menjelaskan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara politik dan bisnis yang melibatkan kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa motif utama di balik isu pagar laut adalah ekonomi dan bisnis, yang dilakukan melalui cara-cara yang merugikan masyarakat. Untuk melancarkan kepentingan tersebut, oligarki disebut menjalin kerja sama dengan pihak-pihak berkuasa.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan saat ini, Yusak menilai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan publik. Meski Prabowo belum memberikan pernyataan resmi terkait isu pagar laut, tindakan para menteri terkait telah menunjukkan komitmen untuk membongkar pagar laut dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu momen penting terjadi pada Sabtu, 18 Januari 2025, ketika TNI AL bekerja sama dengan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara dan melawan kepentingan yang dianggap merugikan masyarakat.

Yusak menutup pandangannya dengan apresiasi terhadap kepemimpinan Prabowo, yang menurutnya, telah menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan nasional dan masyarakat lokal dalam menangani isu pagar laut. Hal ini, kata Yusak, memberikan harapan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengatasi persoalan serupa di masa depan.

Editor: Agung