J5NEWSROOM.COM, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai agenda utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakrya, menjelaskan bahwa RB bertujuan menciptakan birokrasi yang transparan, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, Selasa (3/2/2025).
“Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk membangun birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, diharapkan birokrasi dapat melayani publik secara netral, sejahtera, dan berdedikasi dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” ujar Moestofa.
Dalam pelaksanaannya, RB dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General berorientasi pada perbaikan tata kelola internal birokrasi, sementara RB Tematik difokuskan pada penyelesaian masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. RB Tematik menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan mendasar, dengan tujuan mempercepat dampak positif dari agenda prioritas pembangunan nasional.
Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna mencatatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 72,55 dengan predikat BB, yang menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi di Natuna cukup baik. Secara rinci, RB General memperoleh nilai 64,12, sementara RB Tematik mencatatkan nilai 8,43. Penilaian RB Tematik didasarkan pada sejumlah variabel, termasuk pengentasan kemiskinan, investasi, serta fokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk pencegahan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penanganan inflasi.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Salah satunya adalah melalui Diskominfo yang menyebarluaskan informasi edukatif kepada masyarakat mengenai stunting melalui artikel, berita, infografis, dan video grafis. Di samping itu, dua inovasi berbasis teknologi informasi, yakni SiPENTING (Sistem Informasi Perencanaan Pencegahan Stunting) dan SiPANTAS (Sistem Informasi Pasangan Berkualitas), telah diimplementasikan untuk mendukung program pencegahan stunting. SiPENTING mengintegrasikan program pencegahan stunting di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan, sementara SiPANTAS memberikan edukasi online bagi calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan yang lebih matang guna mendukung pencegahan stunting sejak hulu.
Berkat berbagai upaya tersebut, angka stunting di Natuna berhasil ditekan hingga 10,76% pada 2024, melampaui target nasional yang sebesar 14%. Selain itu, pencapaian RPJMD 2021-2026 juga melebihi ekspektasi dengan angka 10,20%.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga mencatatkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Natuna turun dari 5,32% pada 2022 menjadi 5,04% pada 2024. Penurunan ini didorong oleh implementasi tiga program utama dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Program tersebut meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, dorongan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Reformasi Birokrasi yang dijalankan di Kabupaten Natuna bukan hanya sebatas agenda administratif, melainkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai inovasi dan komitmen kuat, Natuna siap menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berupaya meningkatkan efektivitas RB, dengan fokus pada optimalisasi layanan digitalisasi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil. Dengan semangat reformasi, Natuna berkomitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi demi mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Editor: Agung
