J5NEWSROOM.COM, Pengamat politik Ferlanda Putra Adela menilai bahwa perampingan kementerian merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi pembengkakan anggaran pemerintahan. Ia menekankan bahwa berbagai jabatan yang tidak memiliki urgensi terhadap kepentingan langsung masyarakat sebaiknya dihapus agar tidak membebani keuangan negara.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLSumut pada Kamis, 6 Februari 2025, Ferlanda menyoroti keberadaan utusan-utusan khusus yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan beberapa posisi yang justru memunculkan kegaduhan, seperti kasus yang melibatkan Gus Miftah dan pengawal Raffi Ahmad.

Akademisi Universitas Sumatera Utara yang akrab disapa Tata ini juga mengkritik anggaran yang dianggap mubazir untuk menopang operasional pejabat-pejabat yang tidak memiliki peran signifikan. Ia menyebut bahwa utusan khusus sering kali mendapatkan fasilitas hampir setara dengan menteri dan juga merekrut tenaga ahli dengan beban anggaran yang cukup besar bagi negara.

Tata menegaskan bahwa dalam 100 hari kerja pertamanya, Prabowo seharusnya mengevaluasi dampak dari banyaknya kementerian yang dibentuk. Menurutnya, jika hanya sekadar menginstruksikan efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian, maka kebijakan tersebut terkesan ambigu dan tidak sesuai dengan prinsip penghematan yang dicanangkan.

Sumber: RMOL
Editor: Agung