J5NEWSROOM.COM, Manila – Ketua Senat Filipina mengumumkan pada Kamis (6/2) bahwa sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte akan dimulai setelah Kongres kembali dibuka pada bulan Juni. Ia berjanji untuk mencegah terulangnya kejadian serupa pada tahun 2001, ketika proses pemakzulan Presiden Joseph Estrada terhenti, memicu unjuk rasa besar-besaran, dan akhirnya memaksa presiden mundur.
Wakil Presiden Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, dimakzulkan oleh DPR pada Rabu (5/2) setelah menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk merencanakan pembunuhan presiden, korupsi besar-besaran, serta ketidakberaniannya mengecam agresi China terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan.
Sebanyak 215 dari lebih 300 anggota DPR menandatangani petisi pemakzulan, melebihi jumlah yang disyaratkan, sehingga memungkinkan petisi tersebut langsung dibawa ke Senat sebagai pengadilan pemakzulan. Pemakzulan ini terjadi pada hari terakhir sesi Kongres, sebelum masa rehat empat bulan dimulai.
Ketua Senat, Francis Escudero, menjelaskan bahwa sidang pemakzulan hanya bisa dimulai setelah sesi Senat dibuka kembali pada 2 Juni mendatang, dan para senator akan disumpah sebagai juri.
Pemakzulan ini semakin memperburuk perpecahan politik di Filipina antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Duterte. Beberapa anggota DPR yang mendukung pemakzulan, seperti putra presiden Sandro Marcos dan Ketua DPR Martin Romualdez, adalah sekutu dekat Marcos.
Petisi pemakzulan tersebut meminta agar Senat mencopot jabatan Duterte dan melarangnya untuk memegang jabatan publik selamanya. Sidang pemakzulan ini dapat menambah ketidakstabilan politik di Filipina, sebuah negara yang sudah lama dilanda perpecahan politik.
Pada 2001, sidang pemakzulan Presiden Estrada terhenti setelah terjadi pemungutan suara kontroversial untuk membuka amplop berisi catatan rekening banknya yang mencurigakan, yang memicu unjuk rasa besar-besaran dan memaksa Estrada mundur. Escudero memastikan bahwa langkah-langkah sedang diambil untuk menjaga kredibilitas dan ketidakberpihakan proses pemakzulan kali ini.
Petisi pemakzulan terhadap Duterte berfokus pada sejumlah tuduhan, termasuk ancaman kematian terhadap presiden, ibu negara, dan ketua DPR pada tahun lalu, penyalahgunaan dana intelijen, serta kealpaannya dalam menanggapi agresi China di Laut China Selatan.
Duterte juga dituduh melakukan korupsi besar terkait penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen senilai 612,5 juta peso (sekitar Rp172,3 miliar) selama menjabat sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Meski membantah tuduhan tersebut, Duterte enggan memberikan penjelasan rinci saat diwawancarai dalam sidang dengar pendapat yang disiarkan televisi.
Selain itu, petisi juga menuduh Duterte melemahkan kebijakan pemerintah Marcos, terutama terkait penanganan sengketa Laut China Selatan dengan China, yang ia sebut sebagai “kekacauan”. Petisi ini juga mencatat sikap diam Duterte terhadap tindakan agresif China di wilayah yang disengketakan tersebut.
Editor: Agung
