J5NEWSROOM.COM, Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah yang wajar, mengingat proyek tersebut dianggap sebagai ambisi pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa keputusan pemindahan ibu kota tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat. Menurutnya, survei yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa lebih banyak rakyat Indonesia tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Joko Widodo seperti raja yang menetapkan sendiri lokasi IKN. Padahal, hasil survei saat itu lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak menginginkan ibu kota negara pindah. Jadi, IKN itu hanya ambisi Jokowi,” kata Jamiluddin kepada RMOL pada Senin, 10 Februari 2025.

Jamiluddin juga menilai bahwa Presiden Prabowo memiliki program prioritas lain yang lebih mendesak, sementara kondisi keuangan negara saat ini mengharuskan adanya refocusing anggaran. Oleh karena itu, IKN yang bukan merupakan program unggulan Prabowo kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan.

“Karena itu, wajar saat Jokowi tidak berkuasa lagi, IKN berpeluang mangkrak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin berpendapat bahwa keputusan Prabowo untuk tidak melanjutkan proyek IKN lebih baik daripada memaksakan pembangunan yang tidak didukung oleh mayoritas rakyat.

“Prabowo sudah semestinya berpihak pada kemauan rakyat daripada mewujudkan ambisi Jokowi. Itu pun kalau Prabowo masih merasa memimpin di negara demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran Kementerian PU, yang mengalami pemangkasan hingga Rp81,38 triliun, sehingga hanya menyisakan Rp29,57 triliun untuk tahun ini.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sumber: RMOL
Editor: Agung