Dana Efisiensi APBN Tidak Mungkin Digunakan untuk Bayar Utang

Ilsutrasi Uang. (Foto: Ist)

J5NEWSROOM.COM, Tiga kata kunci yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi APBN adalah efisiensi, produktif, dan hajat hidup rakyat. Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Surat Menteri Keuangan (SMK) telah mendapat persetujuan substansial dari DPR dalam APBN Perubahan. Dengan demikian, tidak ada lagi perdebatan mengenai keabsahan Inpres dan SMK dalam konteks aturan perundang-undangan.

Tantangan terbesar selanjutnya adalah alokasi dana hasil efisiensi sebesar Rp306 triliun. Mengembalikan anggaran ini kepada kementerian dan lembaga dianggap tidak efektif karena berisiko menyebabkan kebocoran anggaran kembali. Selain itu, persetujuan dari DPR akan sulit dicapai mengingat adanya perbedaan kepentingan politik dalam alokasi dana tersebut.

Beberapa kementerian telah mengajukan usulan penggunaan dana ini. Menteri ESDM mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan hilirisasi, sementara Menteri Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp70 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana ini harus diarahkan ke sektor produktif yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun, tantangan muncul karena tidak semua kementerian dapat secara langsung memproduksi barang dan jasa. Alternatif yang mungkin dilakukan adalah dengan menempatkan dana tersebut pada lembaga seperti Danantara, yang dibentuk melalui revisi UU BUMN, agar dapat mengalokasikan anggaran ini pada kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa serta memberikan keuntungan bagi negara.

Berdasarkan program utama Presiden Prabowo, dana efisiensi ini kemungkinan besar akan dialokasikan pada tiga sektor utama, yaitu hilirisasi sumber daya alam, pembangunan tiga juta rumah, serta pembiayaan fasilitas makan bergizi gratis. Pembangunan rumah sebagai bagian dari hajat hidup rakyat dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Editor: Agung