J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya angkat bicara mengenai aksi demo ribuan driver ojek online (ojol) yang akan digelar di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Yassierli menjelaskan bahwa sebelum aksi ini berlangsung, pihaknya telah mengadakan tiga kali pertemuan dengan perwakilan pekerja ojol dan dua kali dengan pengusaha. Setelah menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pagi ini, ia berencana menemui langsung para demonstran di kementerian.
“Mereka menyampaikan aspirasi dan menyatakan akan tetap kondusif. Setelah rapat ini, saya akan menemui mereka,” ujarnya.
Menaker menyebut bahwa terkait tunjangan hari raya (THR), para pengusaha sebenarnya memahami tuntutan pekerja ojol. Namun, besaran dan formulanya masih dalam tahap diskusi.
“Saya berharap bisa segera diselesaikan karena ini berkaitan dengan keuangan, jadi perlu simulasi yang matang. Kita tunggu finalisasinya dalam beberapa hari ke depan,” paparnya.
Ketika ditanya apakah ojol akan menerima THR tahun ini, Yassierli berharap kebijakan tersebut bisa terealisasi.
“Kita berharap begitu,” katanya.
Para pengemudi ojek online di Jakarta dan sejumlah daerah dijadwalkan melakukan mogok massal dan aksi demonstrasi di depan Kemenaker mulai pukul 10.00 WIB.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak perusahaan memberikan THR dan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir.
“Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker. Aksi ini akan dilakukan melalui demo di Kemnaker serta aksi off bid massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” jelasnya.
Menurut Lily, perusahaan platform selama ini memperoleh keuntungan tanpa membayar upah minimum dan hak-hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, serta batasan jam kerja delapan jam.
“Hal ini menghidupkan bisnis platform, tapi di sisi lain mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini terjadi karena platform tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa negara harus hadir dan Kemnaker perlu mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi ojol serta pekerja platform lainnya.
Editor: Agung
